KLIKJATIM.Com | Sidoarjo—Bupati Sidoarjo Muhdlor Ali meminta alokasi dana desa (ADD) dan bantuan khusus keuangan (BKK) diperuntukkan pembangunan infrastruktur dan pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes). Hal itu disampaikan Gus Muhdlor saat rapat koordinasi (rakor) bersama forum komunikasi kepala desa (FKKD), camat beserta forum pengelola BUMDes.
[irp]
Sebelum diputuskan Bupati Sidoarjo, para kepala desa, pendamping desa, forum komunikasi badan permusyawaratan desa (BPD) serta asosiasi badan permusyawaratan desa nasional (ABPEDNAS) Sidoarjo yang juga ikut diundang dalam rakor tersebut diminta menyamakan visi misi program kerja pemdes agar linier dengan program kerja kabupaten.
“Saya minta arah pembangunan desa bisa berjalan linier, agar jelas arahnya maka disepakati dua fokus program utama, yakni ADD dan BKK difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan pengembangan BUMdes," ujar Gus Muhdlor.
Kepala desa yang diwakili Ketua FKKD, Heru Sultan menanggapi bahwa pada prinsipnya para kepala desa siap menjalankannya. Untuk pembangunan infrastruktur kita siap, namun untuk pengembangan Bumdes kita butuh landasan hukumnya.
"Kita sudah lama menunggu peraturan bupati (perbup) terkait pengembangan BUMDes. Jika sudah ada perbupnya kita siap menjalankan," ucap Heru yang juga Kades Suwaluh, Kecamatan Balongbendo.
Heru juga minta ada pertemuan antara bupati dengan semua kepala desa untuk membahas program pembangunan desa termasuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan BUMDes.
"Kalau bisa dalam waktu dekat ini, kita bisa audiensi dengan Pak Bupati, kita menyamakan persepsi dengan para kades," terangnya.
Sementara itu, Wabup Subandi yang pernah menjabat Kepala Desa Pabean Sedati ini menjelaskan, pentingnya menjalin komunikasi yang intens antara pemerintah desa dengan kabupaten. Subandi juga mengingatkan agar camat sebagai pembina kepala desa bisa mengayomi.
"Jika hubungan antara camat dan kepala desa berjalan baik, maka pembangunan di desa - desa bisa berjalan baik. Program - program yang sudah direncanakan akan berjalan sesuai dengan rencana. Kuncinya komunikasi yang baik," tutur Wabup Subandi.
Wabup juga menyampaikan penggunaan BKK nantinya juga akan ada Juknis sebagai panduan kepala desa. BPD sebagai mitra pemerintah desa diminta Wabup Subandi untuk ikut membantu percepatan program pembangunan infrastruktur di desa.
"Kekosongan perangkat desa akan segera diisi, dan BPD selaku mitra pemdes bisa kolaborasi memperlancar pembangunan di desa," ucapnya. (mkr)
Editor : Catur Rini
