OJK Terbitkan Kebijakan Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional

KLIKJATIM.Com | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan kebijakan sebagai tindak lanjut stimulus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan sektor jasa keuangan. Hal ini telah disampaikan dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Januari 2021 dan sinergi kebijakan Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional.

[irp]

Sabtu, 29 Nov 2025 10:25 WIB

CIMB Niaga Luncurkan Fitur Baru OCTO Loan, Limit Pinjaman Kini Bisa Digunakan untuk Transaksi QRIS

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, menyampaikan berbagai relaksasi kebijakan prudensial sektor jasa keuangan secara temporer untuk mendorong pertumbuhan kredit yang lebih cepat dengan mempertimbangkan adanya unsur idiosyncratic pada sektor jasa keuangan.

Wimboh Santoso menekankan pemberian pelonggaran peraturan prudensial ini bertujuan memberikan keleluasaan bagi calon debitur untuk memperoleh kredit berupa penurunan ATMR yang dikaitkan dengan Loan-to-Value Ratio dan Profil Risiko serta BMPK sebagai upaya menurunkan beban cost of regulation.

"Stimulus Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Kebijakan Sektor Jasa Keuangan, yang pertama kebijakan Perbankan seperti kebijakan Kredit Kendaraan Bermotor, denga menurunkan bobot risiko kredit (ATMR) menjadi 50�gi Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dari sebelumnya 100%," kata Wimboh dalam siaran pers, Kamis (18/2).

Wimboh menjelaskan, perbankan yang memenuhi kriteria profil risiko 1 dan 2 dimungkinkan untuk memberikan uang muka kredit kendaraan bermotor sebesar 0%. untuk kredit kepada produsen Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) telah mendapat pengecualian batas maksimum pemberian kredit (BMPK), penilaian kualitas aset 1 (satu) pilar. Selanjutnya, untuk penilaian ATMR Kredit diturunkan menjadi 50�ri semula 75%.

Untuk kebijakan Perbankan selanjutnya yaitu kebijakan kredit beragun rumah tinggal. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan relaksasi prudensial yang telah dikeluarkan pada tahun 2018 yang belum secara optimal diterapkan untuk mendukung program sejuta rumah, yaitu kebijakan terkait bobot risiko ATMR kredit beragun rumah tinggal yang granular dan ringan tergantung pada rasio Loan to Value (LTV) yaitu, Uang Muka 0-30% (LTV =70%) ATMR 35%, Uang Muka 30-50% (LTV 50-70%) ATMR 25%, dan Uang Muka = 50% (LTV = 50%) ATMR 20%.

Jumat, 31 Okt 2025 10:25 WIB

Kuartal III-2025, CIMB Niaga Bukukan Laba Sebelum Pajak Rp 3,6 Triliun

Dan kebijakan Kredit Sektor Kesehatan. Sebagai upaya dukungan langsung di sektor kesehatan untuk mengatasi pandemi, OJK menetapkan bahwa kredit untuk sektor kesehatan dikenakan bobot risiko sebesar 50�ri sebelumnya 100%.

Sementara untuk Kebijakan Perusahaan Pembiayaan, ada kebijakan Pembiayaan Kendaraan Bermotor. Yaitu dengan menurunkan bobot risiko pembiayaan (ATMR) menjadi 25%-50�ri sebelumnya 37,5%-75% untuk pembiayaan multiguna, ATMR 0% untuk program kepemilikan kendaraan bermotor bagi perusahaan yang memiliki Car Ownership Program (COP), dan perusahaan pembiayaan yang memenuhi kriteria tingkat kesehatan tertentu dimungkinkan untuk memberikan uang muka pembiayaan kendaraan bermotor sebesar 0%.

Terakit Kebijakan Perusahaan Pembiayaan selanjutnya yaitu, Kebijakan pembiayaan beragun rumah tinggal. Untuk mewujudkan program sejuta rumah, OJK menetapkan kebijakan bobot risiko ATMR pembiayaan beragun rumah tinggal yang granular dan ringan tergantung pada rasio Loan to Value (LTV) yaitu, Uang Muka 0-30% (LTV =70%) ATMR 35%, Uang Muka 30-50% (LTV 50-70%) ATMR 25%, dan Uang Muka = 50% (LTV = 50%) ATMR 20%.

Selasa, 05 Apr 2022 09:28 WIB

Transaksi BRIZZI Selama 2021 Tercatat Rp 6,8 Triliun

Sementara itu dengan telah mulai beroperasinya Lembaga Pengelola Investasi (LPI), maka penyediaan dana dari Lembaga Jasa Keuangan kepada Sovereign Wealth Fund (SWF) dikenakan bobot risiko 0�lam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit (ATMR Kredit) yang disamakan dengan bobot risiko Pemerintah pusat.

"Kebijakan tersebut akan efektif berlaku sejak tanggal 1 Maret 2021 dengan diterbitkannya surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan dan Kepala Eksekutif Pengawas IKNB," imbuh Wimboh. (ris)

Editor : Much Taufiqurachman Wahyudi