Komisi III DPRD Gresik Dorong Proyek Infrastruktur Publik 2024 Segera Dieksekusi

Reporter : Abdul Aziz Qomar - klikjatim.com

Ketua Komisi III DPRD Gresik Sulisno Irbansyah (kiri) dan anggota Komisi III Abdullah Hamdi (Dok/Klikjatim.com)

KLIKJATIM.Com | Gresik – Komisi III DPRD mendorong agar proyek infrastruktur publik tahun anggaran 2024 segera dikerjakan atau dieksekusi. Untuk itu, segala proses persiapan seperti lelang dan sebagainya diminta untuk dipercepat.

Ketua Komisi III DPRD Gresik Sulisno Irbansyah mengatakan, pihaknya mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) dan Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman (CKPKP) segera memastikan anggaran pekerjaan infrastruktur, baik jalan, drainase dan sebagainya.

“Karena awal tahun ini kan ada kendala piutang untuk pekerjaan tahun lalu, dan anggaran harus digeser untuk membayar kepada rekanan, nah ini kami minta dipercepat,” tutur Sulis, sapaan akrab politisi PDIP itu.

Baca juga: Deretan Hutang Pemkab Gresik Atas Kegiatan Tahun Lalu, Berpotensi Ganggu Keseimbangan Fiskal APBD 2024

Dikatakan, pihaknya ingin maksimal di Bulan Maret kepastian anggaran sudah tuntas, agar bisa segera diproses lelang dan tidak menyebabkan pekerjaan molor.

“Dinas yang bersangkutan sudah mengkonfirmasi Maret kemungkinan besar sudah tuntas (pergeseran anggarannya),” kata Sulis.

Senada dengan Sulis, Anggota Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi telah meminta timeline penyelesaian tunggakan tersebut. Sehingga pekerjaan infrastruktur tahun 2024 bisa segera dijalankan sebagaimana yang direncanakan.

Hamdi mencontohkan, tahun ini Dinas PUTR akan melanjutkan pembangunan Jalan Raya Baringkang – Lampah dengan rencana Angga Rp8 miliar. Saat ini, Dinas PUTR masih mempersiapkan dokumen untuk lelang.

“Infrastruktur publik kan kebutuhan riil masyarakat, untuk menunjang aktivitas ekonomi sosial masyarakat. Kami minta itu diutamakan,” ujar Hamdi.

Pembangunan Jalan Bringkang -Lampah telah dimulai sejak 2021 lalu dan sempat vakum di 2022, kemudian pada 2023 dilanjutkan.

“Tahun ini (2024) kami lanjutkan dengan anggaran Rp8 miliar, dan menurut DPUTR sudah akan dilelang pengawasnya,” imbuh Hamdi.

Ia menambahkan, masih banyak jalan yang harus diselesaikan karena kondisinya rusak. Namun, proses pembangunan bertahap melihat kekuatan anggaran APBD.