KLIKJATIM.Com | Surabaya – Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Jawa Timur, Yetty Nurbuati Krystianti, mengikuti rapat koordinasi virtual melalui aplikasi Zoom yang diselenggarakan oleh Biro Umum dan Layanan Pengadaan pada Selasa (07/10/2025).
Rapat yang turut dihadiri Pejabat Pembuat Komitmen dan Operator Aplikasi SiRUP Kanwil BPN Jatim ini merupakan tindak lanjut dari program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
Rapat tersebut berfokus pada upaya peningkatan nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) di lingkungan BPN.
Baca Juga : Lantik 38 Pejabat Baru, Kakanwil BPN Jatim Tekankan Penyelesaian PSN Harus Tuntas Sesuai TargetKabag TU Yetty Nurbuati Krystianti bersama peserta rapat membahas langkah-langkah konkret untuk menguatkan sistem internal guna meminimalkan risiko praktik korupsi, sejalan dengan mandat Stranas PK.
"Kami berkomitmen untuk mendorong pelaksanaan program yang tidak hanya berfokus pada proses, tetapi juga pada capaian dan hasil nyata. Hal ini diwujudkan dengan memperkuat kerja sama program pencegahan korupsi, khususnya yang terkait dengan penilaian kinerja penyediaan barang dan jasa (PBJ)," pungkasnya.
Kehadiran Kabag TU dalam zoom meeting ini menegaskan komitmen pimpinan BPN Jatim untuk terus meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam setiap aspek tata kelola, terutama dalam PBJ.
Baca Juga : Kepala Kanwil BPN Jatim Tinjau Langsung Pelayanan di Kota Malang, Perkuat Komitmen Zona Bebas KorupsiDalam sesi monitoring dan evaluasi ini, terdapat beberapa poin teknis yang menjadi fokus pembahasan. Diantaranya optimalisasi Penilaian Kinerja (E-Kontrak) dengan memaksimalkan sistem E-Kontrak dalam menilai kinerja penyedia barang dan jasa secara elektronik dan akuntabel. Serta verifikasi pengadaan non-tender, yakni pemberian panduan dan pendampingan untuk memastikan seluruh proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan tanpa melalui tender dicatat dan dilaporkan dengan benar.
Selain itu, rapat juga menyinggung pendampingan untuk verifikasi buku tanah dan surat ukur. Hal ini menekankan pentingnya akurasi dan integritas data pertanahan dalam rangka peningkatan layanan publik BPN. (yud)
Editor : Iman
