KLIKJATIM.Com | Gresik – Pengurus Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Cabang Gresik dan Persatuan Guru Diniyah Indonesia (FGDI) Gresik berdiskusi dengan Ketua Fraksi PKB DPRD Gresik sekaligus Calon Bupati (Cabup) M Syahrul Munir terkait pendidikan keagamaan sekaligus kesejahteraan guru madrasah diniyah (madin).
Beberapa permasalahan bidang pendidikan keagamaan diungkap dalam sharing diskusi tersebut, seperti peraturan daerah (Perda) tentang diniyah takmiliyah, di mana peraturan bupati (Perbup) sebagai petunjuk pelaksanaannya tak kunjung diterbitkan oleh pemerintah daerah.
“Pembinaan pada guru madin juga masih sangat kurang,” ujar Cabup M Syahrul Munir setelah sharing di ruang F-PKB DPRD Gresik, Selasa 13 Agustus 2024 kemarin.
Padahal, ada 17 ribu guru madin di Kabuapten Gresik dengan jumlah murid sebanyak 28 ribu. Tetapi, mereka belum mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah dalam bemtuk pembinaan.
“Juga diharapkan bantuan pemerintah daerah berorientasi pada fasilitasi kegiatan belajar diniyahnya,” imbuh dia.
Baca juga: Dana TPQ Madin Dikembalikan Tapi Ada Syaratnya, Kejari Gresik Terus Pantau
Dengan berbagai masukan tersebut, Syahrul Munir berjanji akan memperhatikan. Sebab, bidang pendidikan masuk dalam program prioritas sesuai visi misi Gresik Mentas yang ditawarkan ke masyarakat Gresik.
“Apalagi pendidikan di bidang keagamaan, kami sangat perhatian. Tetapi, tetap sesuai kewenangan pemerintah daerah. Sebab, ada juga yang menjadi kewenangan Kemenag,” bebernya.
Sementara itu, Ketua FKDT Kabupaten Gresik Bashori Chotim menyatakan pihaknya berharap ada perubahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bidang pendidikan keagamaan khusunya di lembaga Madin.
“Ada sekitar 800 lembaga madin di Kabupaten Gresik. Kalau pemerintahan Robbach Ma’shum, orientasinya ke langsung personal guru madin. Di era Bupati Sambari Halim Radianto. Berorienatsi ke lembaga. Tetapi saat ini, orientasinya tidak jelas,” tutur Kyai Bashori. (qom)
