klikjatim.com skyscraper
klikjatim.com skyscraper

Dinilai Otoriter dan Naikkan Pungutan Tambang, Warga Sekapuk Demo Kades Miliader

avatar Abdul Aziz Qomar
  • URL berhasil dicopy
Aksi protes disampaikan warga dalam pertemuan di Balai Desa Sekapuk
Aksi protes disampaikan warga dalam pertemuan di Balai Desa Sekapuk

KLIKJATIM.Com | Gresik — Perwakilan masyarakat Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah mengeluhkan kepemimpinan Kepala Desa Abdul Halim (AHA). Kades yang menyebut dirinya miliader ini dinilai otoriter dan hendak menaikkan uang pungutan tambang.

[irp]

Sebab, banyak program dan pembangunan yang kurang memperhatikan aspirasi masyarakat, Rabu (6/10/2021).

Matripan (55), warga Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, yang hadir di Balai Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah mengatakan, warga selama ini resah atas kepemimpinan Abdul Halim. 

Diantaranya adalah tingginya tarikan jasa pembuatan batu bata putih sebesar Rp 75.000 setiap 1000 bijinya.  Rencananya,  akan dinaikkan menjadi Rp 80.000. Padahal, petambang batu bata putih sudah susah menambang sebab bersaing dengan penambangan menggunakan alat berat, sehingga mengurangi  perolehan penambang yang hanya mengunakan mesin yang tidak besar. 

"Tarikan uang ini dulunya hanya Rp 50.000 setiap 1.000 biji batu putih. Padahal, para petambang batu putih dari gunung alam di Desa Sekapuk ini susah untuk menggalinya. Dan sekarang tarikannya akan dinaikan," kata Matripan (55), warga Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah. 

Lebih lanjut Matripan menambahkan, selama periode Kades Abdul Halim ini ada alat berat di lahan tambang batu bata putih. 

Padahal, Kades-kades sebelumnya menolak ada alat berat masuk ke area tambang. Warga berharap, penambangan tidak menggunakan alat berat, tapi lebih mengutamakan penambang lokal warga Sekapuk yang bisa mensejahterakan warga dengan nyata, bukan hanya dari wisata. 

Menurut  Matripan, jika menggali bata putih secara swadaya  masyarakat, dampaknya menjadi pekerjaan padat karya. Hasilnya bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Apalagi saat pandemi covid-19 ini, warga semakin susah untuk menjual batu bata putih. Sebab, tidak banyak warga yang membangun. 

"Beda dengan Kades yang sekarang ini, mengizinkan alat berat (bego) masuk ke area tambang. Sehingga, warga banyak yang tidak bekerja. Dan biaya 1000 biji dinaikan. Akibatnya, masyarakat merasa ditindas oleh Kadesnya sendiri," imbuhnya. 

Terkait hal ini, Abdul Halim mengatakan bila protes yang dilakukan warganya ke Balai Desa terjadi pada tanggal satu oktober.

Nah terkait masalah tambang bata putih itu, Halim menceritakan dulu sebelum ada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) belum nangani tambang ada beberapa perorangan yang menambang disana dengan sistem bagi hasil. 

"Lahan perorangan dikelola orang lain, yang nambang harus setor Rp. 150 per bata × 2000 bata dalam satu rit, ketemu Rp. 300.000 per truk," urai Halim.

Kemudian, lanjut Halim, setelah BUMDES Desa Sekapuk pada 2018 sudah punya lahan, karena sudah ada Mou dengan perusahaan (polowijo) untuk  meningkatkan potensi dan mengatasi pengangguran, maka ada BUMDES Mengelola itu, dan para penambang yang semuanya warga Desa Sekapuk membayar ke BUMDES.

"Kita punya 60 kapling. Orang yang nambang cuma bayar Rp. 75 per bata kali satu rit, ketemunya Rp. 150.000, turun 50 persen," ceritanya.

Dulu, Kata Halim, saat BUMDES mengelola tambang batu bata putih, yang demo ke Balai Desa adalah para juragan.

"Sekarang yang nambang itu maunya tanpa bayar ke BUMDES, padahalmereka sudag menandatangani itu," paparnya. (rtn)

Editor :