KLIKJATIM.COM | BOJONEGORO – Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menjadi keynote speaker dalam Workshop Inisiasi Dana Abadi Daerah yang diselenggarakan oleh Bojonegoro Institute bersama Ford Foundation.
Acara ini berlangsung pada Rabu (12/03/2024) di Fave Hotel Bojonegoro dan bertujuan memperkuat kolaborasi multipihak dalam pengelolaan pendapatan migas yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi generasi mendatang.
Dalam sambutannya, Bupati Setyo Wahono menyoroti angka kemiskinan di Bojonegoro yang mencapai 11,6%, menempatkan daerah ini sebagai kabupaten termiskin ke-7 di Jawa Timur.
Baca Juga :"Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Dengan adanya sumber daya minyak, pemerintah harus mulai berpikir bagaimana hasilnya bisa dinikmati dan dikelola oleh anak cucu kita di masa depan," ujarnya.BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro Gelar Media Gathering, Perkuat Sinergi dengan Awak Media
Bojonegoro diketahui menyumbang sekitar 25% kebutuhan minyak nasional, sehingga penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp2,6 triliun. Namun, menurut Setyo Wahono, angka tersebut belum berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
"Pertumbuhan ekonomi kita masih di angka 1,7% menurut data BPS, sementara tingkat kemiskinan masih tinggi," tambahnya.
Baca Juga :Melihat kondisi tersebut, Pemkab Bojonegoro berencana menabung dan mengelola hasil DBH Migas secara bijak untuk kepentingan jangka panjang.Lapas Bojonegoro Perkenalkan Produk Unggulan Warga Binaan untuk Sambut Ramadan
"Kita harus konsisten dalam menyisihkan dana agar generasi mendatang tetap bisa merasakan manfaatnya," tegas Wahono.
Ia juga membuka peluang bagi berbagai lembaga, termasuk Non-Governmental Organization (NGO), untuk berkontribusi dalam merancang dan mengawasi penggunaan dana ini.
"Saya sangat berterima kasih jika ada lembaga yang ingin membantu kami dalam menyusun strategi pemanfaatan DBH Migas ini," katanya.
Bupati menargetkan dalam lima tahun ke depan, pemasukan dari DBH Migas dapat mencapai minimal Rp1,5 triliun per tahun, sehingga APBD Bojonegoro tetap stabil.
"PAD Bojonegoro masih sangat bergantung pada DBH Migas. Karena itu, kita harus memastikan pengelolaannya dilakukan dengan baik," tambahnya.
Kesadaran bahwa minyak dan gas adalah sumber daya yang tidak terbarukan mendorong pemerintah untuk menyiapkan strategi pembangunan berkelanjutan.
"Kita harus memiliki visi jangka panjang agar Bojonegoro tidak jatuh miskin ketika sumber daya ini habis," ujar Wahono.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkomitmen merancang kebijakan yang berorientasi pada masa depan. "Kami ingin memastikan bahwa Bojonegoro tetap sejahtera meski suatu saat produksi migas menurun," jelasnya.
Melalui workshop ini, diharapkan ada kesepahaman antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait mengenai pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang bijak.
"Kita harus bekerja sama agar manfaat migas bisa dinikmati secara adil oleh generasi sekarang dan yang akan datang," pungkasnya.
Workshop ini diakhiri dengan diskusi panel yang melibatkan berbagai pakar di bidang ekonomi, energi, dan kebijakan publik, membahas langkah-langkah konkret untuk mewujudkan dana abadi daerah yang efektif dan transparan. (fif/fiq)
Editor : M Nur Afifullah
