Baca juga: Hilang Sejak 2 Minggu Yang Lalu, Foto Mahasiswi Cantik ini Viral di Media Sosial
Nanang juga mengatakan, aturan tentang netralitas ASN itu sudah jelas bunyinya bahwa ASN, TNI dan Polri itu tidak boleh berpolitik praktis. "Sudah jelas aturannya tentang netralitas ASN, TNI dan Polri yang tidak boleh melakukan politik praktis," jelasnya.
Lebih lanjut dikatakannya, pemerintah perlu memastikan agar para ASN netral dalam pelaksanaan pilkada dan memahami regulasi terkait pelanggaran netralitas beserta sanksi-sanksinya.
"Perlu juga penegasan agar para ASN menjalankannya dengan konsisten agar mereka terhindar dari perbuatan yang mengarah pada memihak salah satu kandidat atau partai politik," tuturnya.
Selain itu pihaknya mengajak para ASN, TNI dan Polri untuk menggunakan media sosial secara bijak dan tidak digunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu.
"Tugas kita semuanya adalah menyukseskan Pilkada 2020 menjadi Pilkada yang sehat dan sukses. Jangan menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong. Selain itu tolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk barang.
Salah seorang timses dari paslon nomer urut 2, Abdurrahman mengapresiasi netralitas TNI POLRI yang salama dalam proses pemilu, selalu mengedepankan netralitas.
“Kalau netralitas TNI-POLRI ini sudah tidak kita ragukan lagi tapi yang kita ragukan netralitasnya adalah ASN,” ujar Abdurrahman
Ia juga meminta apa yang disampaikan ini agar disosialisasikan ke masyarakat agar meraka paham dan mengerti aturan Pilkada.
Baca juga: Arumi Bachsin Ajak Dekranasda Blitar Tandang ke Luar Daerah, Ini Tujuannya!
“Seharusnya sosialisasi tentang pemilukada ini harus jauh hari sudah disosialisakan bukan setelah adanya Pelanggaran baru Bawaslu mensosilisasikan,” tutup Abdurahman. (hen)
Baca juga: Pilkades Serentak 2021, Pengguna Hak Pilih Wajib Prokes
Editor : Redaksi