Baca juga: KPK Periksa 13 Saksi, Dua Kades di Bangkalan Ikut Terseret
[irp]
Hingga saat ini, menurut data Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Dispertahorbun) kabupaten Bangkalan, dari 67 ribu petani di kabupaten Bangkalan hanya 22 ribu petani yang memiliki kartu tani, 45 lainnya tidak memiliki kartu tani.
Fathur Rosi menuding Dispertahorbun lelet dalam mensosialisasikan dan menangani permasalahan kartu tani, Sehingga banyak petani yang kini dirugikan lantaran tidak bisa mendapat pupuk bersubsidi.
Diketahui, pendistribusian pupuk subsidi mengacu pada elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) by name by address. Per 1 September 2020 untuk tahap awal, kartu tani akan diterapkan di empat daerah, yaitu Pulau Jawa, Madura, Sumbawa, dan Sumbawa Barat.
Namun demikian, Fathur masih berharap pihak terkait bergerak cepat. Sehingga bisa ditemukan solusi untuk memenuhi kebutuhan pupuk. "Semoga ada solusi terbaik dari Dispertahorbun untuk menutupi semua kekurangan kartu tani tersebut," harapnya.
Ditempat tepisah Kepala Dispertahorbun Kabupaten Bangkalan, Puguh Santoso menjelaskan pihaknya telah melakukan tahapan-tahapan serta pendataan secara selektif. Ini agar penyaluran pupuk bersubsidi di kabupaten Bangkalan benar-benar tepat sasaran pada masyarakat tani yang membutuhkan.
"Saat ini teman-teman di lapangan masih melakukan pencacahan dan verifikasi dibawah, agar tepat sasaran," pungkasnya. (rtn)
Baca juga: Komisi III DPRD Bangkalan Soroti Kelalaian Pemkab dalam Penanganan Sampah
Baca juga: Moh. Syukur: Semangat Pahlawan Harus Hidup dalam Tindakan, Bukan Hanya Seremonial
Editor : Suryadi Arfa