KLIKJATIM.com I Surabaya - Kinerja Dinas Pertanian Pemprov Jatim mulai diragukan. Hal ini lantaran Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai indikator kesejahteraan petani naik sedikit. Tak sebanding dengan kucuran anggaran yang dikeluarkan APBD senilai Rp 229 M.
Ketua Komisi B DPRD Jatim Achmad Firdaus mengatakan dari rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Timur bulan Mei 2019 naik 1,06 persen dari 106,52 menjadi 107,66. Artinya, dengan anggaran besar NTP petani di Jatim Cuma naik 1,06 persen.
Baca juga: Gubernur Khofifah Terbitkan Surat Perintah F Bagus Panuntun Sebagai Plt Wali Kota Madiun
[irp]Firdaus menyimpulkan khususnya Dinas Pertanian Jatim gagal menjaga harga komoditas pertanian stabil. Kondisi itu membuat kenaikan NTP hanya mencapai 1,06 persen tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.
Baca juga: Polrestabes Surabaya Mulai Serahkan 810 Kendaraan Curian Kepada Pemiliknya
"Misalkan harga lombok yang beberapa waktu lalu menurun dan harga buah naga yang sempat hancur. Kenapa kok Pemprov Jatim tidak bisa melakukan pemetaan sehingga terjadi hampir setiap tahun," kata politisi Gerindra itu, pada Kamis (18/7/2019).
[irp]Pria asal Lamongan ini meminta agar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan evaluasi terhadap kinerja bawahannya tersebut. Agar kejadian tersebut tidak terulang pada musim tanam tahun depan.
"Kalau saya menilai perlu dievaluasi. Kenapa anggaran besar hasilnya hanya seperti ini. Misalkan wayahe tandur maka Distan harus melakukan pemetaan di lapangan. Jangan sampai tandur (menanam) tandur kabeh, terus panen melimpah dan harga jatuh. Itu sering terjadi pada holtikultura," tutupnya. (try/rtn)
Editor : Wahyudi