KLIKJATIM.Com | Surabaya – Minimnya alokasi belanja modal dalam APBD Jawa Timur 2027 menjadi sorotan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim. Di tengah kebutuhan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik, anggaran yang dialokasikan untuk belanja modal hanya sekitar 6,1 persen dari total belanja daerah.
Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi PDI Perjuangan, Deni Wicaksono, menilai komposisi tersebut perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, keterbatasan ruang fiskal seharusnya diimbangi dengan pengalokasian anggaran yang lebih produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Yang harus menjadi perhatian bukan hanya besarnya anggaran, tetapi bagaimana komposisinya. APBD harus mampu memberikan ruang yang cukup bagi pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Jangan sampai belanja rutin terlalu mendominasi, sementara kebutuhan pembangunan masyarakat belum terakomodasi secara optimal,” ujarnya usai Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda APBD Jatim 2027, Rabu (11/11).
Dalam dokumen APBD 2027, total belanja daerah ditetapkan sebesar Rp27,637 triliun. Namun, tambahan anggaran sekitar Rp213,112 miliar dibandingkan Nota Keuangan awal hampir seluruhnya dialokasikan untuk belanja operasi. Sementara tambahan belanja modal hanya sekitar Rp1 miliar.
Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan anggaran daerah belum diikuti penguatan alokasi belanja yang berorientasi pada pembangunan aset dan infrastruktur.
Deni menegaskan, kualitas APBD tidak semestinya hanya diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi juga dari manfaat nyata yang dihasilkan bagi masyarakat.
“Belanja daerah harus disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat. Anggaran tidak cukup hanya terserap, tetapi juga harus menghasilkan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Selain komposisi belanja, Fraksi PDI Perjuangan turut menyoroti lemahnya pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD Jatim 2027.
Target pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp26,546 triliun atau naik sekitar Rp138,112 miliar dibandingkan Nota Keuangan awal. Namun, tambahan tersebut seluruhnya bersumber dari transfer pemerintah pusat.
Sebaliknya, target PAD justru mengalami penurunan sekitar Rp20,255 miliar dibandingkan usulan awal. Bahkan, jika dibandingkan dengan APBD Perubahan 2026, pertumbuhan PAD hanya mencapai sekitar 0,2 persen.
Deni menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya langkah lebih serius untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
“Ketergantungan terhadap dana transfer harus menjadi perhatian. Pemerintah daerah perlu memperkuat kemandirian fiskal dengan menggali potensi PAD secara terukur, tanpa membebani masyarakat dan dunia usaha,” katanya.
Catatan kritis berikutnya berkaitan dengan skema pembiayaan defisit APBD 2027. Dalam dokumen anggaran tersebut, defisit daerah tercatat sekitar Rp1,091 triliun yang direncanakan ditutup melalui perkiraan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2026 sebesar Rp1,5 triliun.
Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan bahwa angka SiLPA tersebut masih berupa proyeksi. Karena itu, pemerintah provinsi perlu menyiapkan langkah antisipasi apabila realisasinya tidak sesuai dengan asumsi yang telah ditetapkan.
“Pembiayaan APBD harus disusun secara realistis dan terukur. Pemerintah perlu menyiapkan skenario apabila asumsi SiLPA tidak tercapai, sehingga pelaksanaan program tidak terganggu dan tidak menimbulkan persoalan fiskal di kemudian hari,” imbuh Deni.
Editor : Wahyudi