KLIKJATIM.Com | Surabaya -Penyidik Ditres TPPO Polda Jatim menetapkan seorang warga negara asing (WNA) berinisial FD (57), WNA pemilik restoran di Kabupaten Sidoarjo, sebagai tersangka dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap 19 pekerja, termasuk seorang anak.
“Polda Jawa Timur berkomitmen menindak tegas setiap praktik perdagangan orang dan eksploitasi yang merugikan masyarakat. Penegakan hukum kami lakukan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap mengutamakan perlindungan terhadap para korban,” kata Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Pol. Jules Abraham Abast di Surabaya, Rabu.
Baca juga: Pemuda Tewas Diduga Ditusuk di Kamar Kos Sedati, Barang Berharga Hilang
FD yang merupakan pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) investor ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA/PPO) Polda Jatim mengungkap dugaan eksploitasi pekerja di restoran tersebut.
Jules mengatakan penanganan perkara TPPO tidak hanya berorientasi pada proses hukum terhadap tersangka, tetapi juga memastikan para korban memperoleh perlindungan dan pendampingan.
“Bagi kami, perlindungan korban merupakan bagian penting dalam penanganan perkara ini. Karena itu, kami terus berkoordinasi dengan instansi terkait agar hak-hak korban, termasuk pendampingan dan pemulihan kondisi psikologisnya, dapat terpenuhi,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Jatim Kombes Pol. Ganis Setyaningrum menjelaskan praktik eksploitasi tersebut berlangsung sejak Mei hingga Oktober 2026.
Menurut Ganis, tersangka merekrut para pekerja melalui media sosial dan mengikat mereka dengan perjanjian kerja. Meskipun restoran belum beroperasi, para pekerja dipaksa menjalankan pekerjaan dengan beban yang tidak sebanding dengan upah yang diterima.
Para korban menerima upah berkisar Rp1,3 juta hingga Rp1,5 juta per bulan. Selain itu, tersangka diduga mengancam pekerja dengan denda Rp5 juta hingga Rp15 juta apabila mengundurkan diri sebelum masa kerja tiga bulan.
Baca juga: Rayu Teman Jadi PSK Online untuk Bayar Utang, Warga Malang Dijerat TPPO
“Berdasarkan keterangan para korban yang telah kami periksa dan alat bukti yang diperoleh, penyidik menemukan adanya praktik eksploitasi terhadap para pekerja. Temuan tersebut menjadi bagian dari dasar proses penyidikan dan penetapan tersangka,” kata Ganis.
Dalam pengembangan perkara, penyidik juga mendalami dugaan kekerasan seksual terhadap dua korban laki-laki. Pendalaman dilakukan dengan tetap mengutamakan perlindungan identitas, privasi, dan kondisi psikologis para korban.
Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain telepon genggam, pakaian, akta kelahiran, dan dokumen perjanjian kerja yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan ketentuan pidana terkait perdagangan orang, perlindungan anak, dan ketenagakerjaan sesuai hasil penyidikan.
Untuk dugaan tindak pidana perdagangan orang, penyidik menerapkan Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.
Polda Jatim juga berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur untuk menyediakan rumah aman dan layanan pendampingan psikologis sesuai kebutuhan para korban.
Selain itu, kepolisian berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Juanda terkait status keimigrasian tersangka. Adapun tindak lanjut administratif keimigrasian menjadi kewenangan instansi terkait.
Editor : Ratno