KLIKJATIM.Com | Lamongan — Pemerintah Kabupaten Lamongan terus memantapkan langkah dalam memperkuat pengelolaan keuangan daerah melalui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Langkah strategis ini ditegaskan oleh Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, dalam Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2026 di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Lamongan, Kamis (10/9/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati yang akrab disapa Pak Yes ini mengapresiasi berbagai masukan dari seluruh fraksi DPRD.
Menurutnya, catatan dan aspirasi dari pihak legislatif menjadi bagian penting dalam menyempurnakan kebijakan anggaran, khususnya dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menjaga pelayanan publik, serta memastikan program pembangunan tetap menjawab kebutuhan masyarakat.
“Penguatan Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu upaya penting untuk memperkuat kemandirian fiskal, dengan tetap memperhatikan ketepatan perencanaan,” tegas Pak Yes.
Guna mendongkrak pendapatan daerah, Pemkab Lamongan terus melakukan langkah konkret seperti digitalisasi pelayanan pajak dan retribusi, pemutakhiran basis data objek dan subjek pajak melalui Sistem Informasi Geografis, optimalisasi penagihan PBB-P2, peningkatan pengawasan pajak, hingga optimalisasi pengelolaan aset daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga memperluas kerja sama dengan lembaga penelitian untuk mengkaji potensi pajak dan sumber PAD lainnya.
Di sektor pertanian dan ketahanan pangan, Pemkab Lamongan bersama kementerian teknis dan pemangku kepentingan terkait telah melakukan upaya terpadu yang berhasil menyelamatkan 93 persen lahan padi yang terdampak kekeringan pada Musim Tanam II.
Baca juga: Sambut Angkatan Pertama Institut Sabilillah, Pak Yes Minta Mahasiswa Jadi Lokomotif Perubahan
Sebagai langkah keberlanjutan, pemerintah daerah turut mengamankan tambahan alokasi pupuk urea untuk persiapan Musim Tanam III dan tanaman jagung di wilayah persil hutan, sekaligus mengalokasikan subsidi premi asuransi pertanian guna meminimalkan risiko usaha tani.
Sementara pada sektor ekonomi makro, Pemkab Lamongan mendorong iklim investasi yang kondusif sekaligus melindungi kepentingan masyarakat melalui koordinasi lintas sektor dalam Forum Penataan Ruang sejak tahap awal perencanaan.
Untuk memperkuat UMKM, pemerintah daerah memfasilitasi permodalan, legalitas usaha, bantuan alat bagi wirausaha baru, peningkatan kualitas produk dan kemasan, hingga perluasan akses pemasaran.
Pemerataan akses di bidang sosial juga menjadi prioritas Pemkab Lamongan. Pada bidang pendidikan, program pendidikan berkualitas dan gratis bagi keluarga kurang sejahtera disalurkan melalui Beasiswa Perintis yang diarahkan tepat sasaran menggunakan basis data DTSEN. Di bidang kesehatan, pembiayaan peserta bantuan iuran daerah diperluas bagi masyarakat yang belum tercakup BPJS Kesehatan maupun peserta PBI-JK tidak aktif. Langkah ini didukung pemerataan fasilitas kesehatan melalui pendirian RSUD Ki Ageng Brondong pada 2025 dan Puskesmas Kusuma Bangsa pada 2026, di mana saat ini seluruh layanan kesehatan yang mencakup 32 puskesmas dan 4 RSUD telah terakreditasi.
Mengenai perlindungan sosial, verifikasi dan penyaluran bantuan sosial terus diperbarui agar senantiasa tepat sasaran berbasis data DTSEN. Pemkab Lamongan juga menyediakan saluran transparansi publik bagi warga yang ingin mengajukan pembaruan data. Masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data dapat mengajukan pembaruan atau sanggahan melalui operator desa, aplikasi Cek Bansos, maupun Dinas Sosial.
Mengakhiri penyampaian jawabannya, Pak Yes menegaskan komitmen eksekutif agar seluruh program yang dirancang dalam APBD Perubahan benar-benar membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Lamongan secara luas.
“Seluruh kebijakan pembangunan harus tetap diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat kemandirian daerah, serta menjaga keberlanjutan pelayanan publik,” pungkas Pak Yes.
Editor : Fatih