KLIKJATIM.Com | Madiun - Pemerintah Kabupaten Madiun, Jawa Timur, memperkuat sinergi pengendalian inflasi, digitalisasi daerah, serta percepatan pertumbuhan ekonomi guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah yang saat ini mencapai sekitar 7,48 persen.
Penguatan sinergi tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED) di Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun, Kamis.
Baca juga: Tim Siber Polres Madiun Ringkus Residivis Spesialis Penipuan Love Scamming
Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan capaian pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan hasil dari berbagai program dan kolaborasi yang dilakukan pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan.
"Setiap bulan kita lakukan evaluasi dengan teman-teman pimpinan OPD, sehingga kita selalu berkolaborasi bagaimana kita supaya bisa menjaga, baik itu inflasi. Alhamdulillah kita juga bisa jaga dengan baik. Pertumbuhan ekonomi, investasi juga masuk, ini otomatis akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat," katanya.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, berbagai program pembangunan akan terus dievaluasi agar memberikan dampak nyata terhadap masyarakat.
"Ya dampaknya kesejahteraan masyarakat. Jadi visi-misi kami insyaallah bisa kita capai. Kita kan visi-misi itu janji kami kepada masyarakat bahwa kita pengin bagaimana masyarakat kita sejahtera," ujarnya.
Dalam pengendalian inflasi, Pemkab Madiun memberikan perhatian terhadap sejumlah komoditas pangan yang berpengaruh terhadap pergerakan harga, antara lain cabai, daging, dan ayam.
Hari mengatakan kebutuhan cabai di Kabupaten Madiun cukup tinggi sehingga peningkatan produksi menjadi salah satu langkah yang perlu dipersiapkan untuk menjaga pasokan sekaligus mengendalikan harga.
"Makanya kita akan antisipasi. Insyaallah nanti dari Dinas Pertanian akan mengadakan penelitian, mudah-mudahan kita harusnya menjadi untuk tanam cabai, untuk bisa memenuhi ini," katanya.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri Deasi Surya Andariningrum mengatakan terdapat sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi bersama, termasuk potensi dampak El Nino terhadap sektor pertanian dan volatilitas harga pangan.
Baca juga: Pemkot Probolinggo dan Ternate Jalin Kerjasama Kendalikan Inflasi Daerah
Menurut dia, Kabupaten Madiun memiliki potensi besar pada sektor pertanian sehingga diperlukan langkah mitigasi untuk menjaga produksi dan ketersediaan komoditas pangan.
Deasi merekomendasikan penguatan strategi 4K dalam pengendalian inflasi, yakni menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, serta komunikasi yang efektif.
Kerja sama antardaerah, optimalisasi stok Bulog, pelaksanaan operasi pasar, pemantauan harga, serta edukasi kepada masyarakat juga perlu diperkuat untuk mengantisipasi gejolak harga pangan.
Selain pengendalian inflasi, digitalisasi transaksi pemerintah menjadi salah satu agenda dalam HLM tersebut. Melalui TP2DD, pemerintah daerah didorong memperkuat pelaksanaan roadmap digitalisasi, meningkatkan transaksi pemerintah melalui kanal elektronik, serta mendorong penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKP-PD).
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan integrasi sistem pembayaran digital juga dinilai penting untuk mendukung tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan efisien.
Baca juga: Gagal Berangkat Haji, Uang Rp1,2 Miliar Belum Dikembalikan, JWR Diproses Hukum
Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi mengatakan HLM menjadi forum strategis untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam menyusun langkah bersama.
Menurut dia, TPID berperan dalam memantau harga dan pasokan serta mengantisipasi potensi kenaikan inflasi. Sementara TP2DD diarahkan untuk memperkuat transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, sedangkan TP2ED mendorong pengembangan sektor produktif, UMKM, dan investasi.
"Memang butuh sebuah konstelasi, sebuah kolaborasi dan sinergi atas pemangku kebijakan supaya tiga program ini benar-benar bisa terlaksana dengan baik di Kabupaten Madiun," katanya.
Melalui forum tersebut, Pemkab Madiun bersama Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Bulog, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya berkomitmen memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan pasokan, memperluas digitalisasi, serta mendorong investasi.
Sinergi tersebut diharapkan dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun sekaligus memastikan peningkatan aktivitas ekonomi memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Editor : Wahyudi