KLIKJATIM.Com | Jember - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menyiapkan rencana dana talangan sebesar Rp786,573 miliar untuk mempercepat pembangunan pada 2027. Pembiayaan tersebut masih dalam tahap pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 dan belum menjadi utang yang otomatis terealisasi.
Pejabat Sekda Jember sekaligus Ketua TAPD, Achmad Imam Fauzi, mengatakan dana tersebut bukan karena kas daerah kosong, melainkan strategi pembiayaan untuk mempercepat pembangunan yang dinilai mendesak.
Baca juga: Viral Video Dugaan Bullying Siswi SD di Jember, Dipicu Masalah TikTok dan Cinta Monyet
"Ini dana talangan untuk percepatan pembangunan, bukan karena kas daerah minus atau pemerintah kehabisan uang," ujar Fauzi, Senin (10/8/2026).
Dari total dana yang direncanakan, sekitar Rp400 miliar akan digunakan untuk memperbaiki 527,68 kilometer jalan rusak. Kemudian Rp200 miliar dialokasikan untuk pengadaan penerangan jalan umum (PJU) di 226 desa dan 22 kelurahan.
Sementara Rp130 miliar disiapkan untuk pembangunan gedung dan pengadaan alat kesehatan di RSD dr. Soebandi. Sebanyak Rp56,583 miliar lainnya untuk gedung dan tempat tidur pasien di RSD Balung.
Fauzi menyebut pengembangan rumah sakit diperlukan karena tingkat keterisian tempat tidur (Bed Occupancy Ratio/BOR) kedua rumah sakit daerah tersebut cukup tinggi.
Pemkab Jember juga mempertimbangkan potensi kenaikan biaya konstruksi jika pembangunan ditunda. Sementara bunga pinjaman diperkirakan sekitar 6 persen per tahun. Pemerintah menilai pembiayaan saat ini dapat menghindari beban kenaikan biaya pembangunan di masa mendatang.
Rencana pembiayaan akan diajukan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI dengan skema creative financing. Pemkab Jember sebenarnya memiliki ruang pinjaman hingga Rp1 triliun, namun hanya mengusulkan Rp786,573 miliar.
Baca juga: Survei Ungkap 5 Persoalan Krusial di Jember: Kemacetan, Banjir, dan Sampah Jadi Isu Utama
Teknis pencairan masih dibahas, dengan opsi Rp720,5 miliar pada 2027 dan Rp65,5 miliar pada 2028, atau seluruh dana dicairkan pada 2027. Total biaya pembiayaan dan bunga diperkirakan sekitar Rp865 miliar selama empat tahun.
Rencana tersebut masih membutuhkan persetujuan DPRD Jember dan pemerintah pusat melalui tahapan di Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta Bappenas.
Di DPRD Jember, rencana pinjaman tersebut mendapat tanggapan berbeda. Fraksi PDI Perjuangan menyatakan tidak menyepakati rencana utang dan meminta Pemkab lebih mengoptimalkan pendapatan daerah serta melakukan efisiensi anggaran.
Wakil Ketua DPRD Jember dari Fraksi PDIP, Widarto, menyoroti proyeksi PAD 2027 yang turun menjadi Rp1,294 triliun dari target Rp1,367 triliun pada 2026.
Baca juga: UNEJ Beri Pelatihan Pertanian Berkelanjutan ke Pemuda Desa Jambearum Jember
"Agak ironis, ini mau mengajukan utang tapi rencana PAD-nya turun. Seharusnya selain mencari utang juga bekerja keras menggenjot pendapatan agar naik," ujarnya.
Sementara Pemkab Jember menilai percepatan pembangunan diperlukan agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat, termasuk melalui penyerapan tenaga kerja dan perputaran ekonomi.
Dengan demikian, rencana dana talangan Rp786,573 miliar masih menjadi bahan pembahasan. Jika seluruh persetujuan terpenuhi, pembiayaan tersebut akan diarahkan untuk mempercepat perbaikan infrastruktur jalan, PJU, serta pengembangan fasilitas kesehatan di Jember.
Editor : Wahyudi