KLIKJATIM.Com | Jember – Aksi unjuk rasa (unras) yang melibatkan ratusan mahasiswa di Kabupaten Jember dalam menyikapi dinamika kebijakan pemerintah mendapat respons langsung dari pimpinan parlemen daerah. Wakil Ketua DPRD Jember, Fatmawati, menegaskan bahwa demonstrasi merupakan hak konstitusional yang sah dan menjadi pilar penting demokrasi untuk menyalurkan aspirasi, kritik, maupun masukan konstruktif bagi jalannya pemerintahan.
Saat menemui ratusan massa aksi di depan Gedung DPRD Jember, politikus Partai NasDem tersebut menyatakan bahwa tuntutan mahasiswa harus dipandang secara positif sebagai bentuk kepedulian kolektif terhadap masa depan bangsa. Oleh sebab itu, ia mendorong pemerintah untuk terus membuka ruang dialog yang inklusif.
Baca juga: DPRD Jember Teken Pakta Integritas, Siap Kawal Empat Tuntutan Mahasiswa ke Pemerintah Pusat
"Saya melihat aksi mahasiswa ini sebagai bentuk kepedulian terhadap bangsa. Mereka menyampaikan kegelisahan dan kritik yang menurut mereka perlu mendapat perhatian pemerintah. Ini adalah bagian dari demokrasi yang harus kita hargai bersama," ujar Fatmawati sembari memegang mikrofon di hadapan massa aksi.
Di tengah berbagai poin tuntutan mahasiswa, Fatmawati memberikan catatan khusus mengenai implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program unggulan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut secara substansi memiliki visi yang sangat strategis. Sektor ini tidak hanya menyasar perbaikan gizi generasi muda, tetapi juga memicu efek domino (multiplier effect) bagi perekonomian akar rumput.
Berdasarkan hasil pemantauan dan investigasi langsung yang dilakukannya di lapangan, rantai pasok komoditas pangan untuk kebutuhan MBG terbukti menyerap potensi lokal.
"Yang saya temukan di lapangan, bahan-bahan makanan untuk MBG dibeli langsung dari masyarakat. Ada kerja sama operasional dengan pelaku UMKM, petani, hingga peternak setempat. Ini membuat roda ekonomi mikro bergerak dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat bawah," ungkapnya terperinci.
Baca juga: Suarakan #IndonesiaCemas, 500 Mahasiswa Kepung DPRD Jember Soroti Kelangkaan Pertalite hingga MBG
Ia menambahkan, serapan logistik yang rutin dan berkelanjutan dalam program ini berpotensi besar menjadi instrumen stabilitas harga pasar. Kebutuhan yang konstan memberikan jaminan pasar yang bersahabat bagi para petani serta para peternak ayam potong maupun ayam petelur yang selama ini sering mengeluhkan fluktuasi harga.
Kendati membela esensi program, pimpinan DPRD Jember ini tidak menutup mata terhadap rapor merah pelaksanaan MBG di sejumlah daerah. Ia menyoroti tajam adanya kasus dugaan penyimpangan anggaran, kualitas menu yang rendah, hingga insiden keracunan massal yang sempat mencuat ke publik.
Fatmawati dengan tegas menggarisbawahi bahwa pangkal masalah bukan terletak pada postur programnya, melainkan pada integritas moral para pelaksana di lapangan.
Baca juga: Kolaborasi Universitas Jember dan Honda Dorong Generasi Muda Aktif Donor Darah
"Kalau ada penyimpangan, ada kualitas makanan yang tidak sesuai standar, bahkan sampai menyebabkan keracunan, tentu itu tidak boleh ditoleransi sedikit pun. Yang salah bukan programnya, tetapi oknum yang memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan pribadi," cetusnya dengan nada tinggi.
Guna mengamankan cita-cita besar pemenuhan gizi nasional, Fatmawati mendesak pemerintah pusat beserta aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan evaluasi berkala dan memperketat sistem pengawasan tata kelola anggaran agar tetap akuntabel.
"Kalau ada pelaku korupsi atau pihak-pihak yang menyalahgunakan anggaran MBG, harus ditindak tegas tanpa pandang bulu! Jangan sampai uang rakyat yang seharusnya dialokasikan untuk gizi anak-anak kita justru diselewengkan. Niat baik Presiden Prabowo sangat bagus, maka tugas kita bersama adalah menjaga pelaksanaan program ini agar tetap bersih dan transparan," pungkas Fatmawati.
Editor : Fatih