KLIKJATIM.Com | Jember – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jember dan Cipayung Plus menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Jember, Senin (15/6/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan berbagai persoalan nasional dan mendesak pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret terkait kondisi ekonomi, kebijakan publik, hingga revisi sejumlah regulasi.
Aksi yang berlangsung di Bundaran DPRD Jember mendapat respons langsung dari jajaran pimpinan dan anggota DPRD Jember. Seluruh unsur pimpinan dewan bersama para ketua fraksi turun menemui massa untuk berdialog dan mendengarkan aspirasi yang disampaikan.
Baca juga: Suarakan #IndonesiaCemas, 500 Mahasiswa Kepung DPRD Jember Soroti Kelangkaan Pertalite hingga MBG
Dalam dialog tersebut, mahasiswa menyerahkan empat tuntutan utama. Pertama, mendesak pemerintah mengatasi krisis ekonomi dan memperbaiki kondisi fiskal melalui penurunan harga bahan pokok serta bahan bakar minyak (BBM). Kedua, meminta realokasi anggaran dan evaluasi program prioritas pemerintah, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Indonesia Koperasi Pangan (KIKP).
Tuntutan ketiga adalah revisi Undang-Undang Polri serta penghentian praktik kriminalisasi. Sementara tuntutan keempat yakni revisi Undang-Undang TNI dan penghentian praktik militerisme di ruang sipil.
Sebagai bentuk komitmen, DPRD Jember menandatangani pakta integritas yang berisi kesediaan untuk meneruskan seluruh aspirasi mahasiswa kepada pemerintah pusat, DPR RI, dan Presiden Republik Indonesia.
Penandatanganan dilakukan Ketua DPRD Jember Ahmad Halim bersama Wakil Ketua DPRD Fatmawati, Widarto, dan Fuad Akhsan. Sejumlah ketua fraksi juga turut hadir dalam aksi tersebut, di antaranya Ketua Fraksi Gerindra Hanan Kukuh Ratmono, Ketua Fraksi NasDem David Handoko Seto, Ketua Fraksi Golkar Amanah M. Holili Asyari, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Edi Cahyo Purnomo, Ketua Fraksi PKB Nurhuda Candra, Ketua Fraksi PKS Nanang Mohammad Nasir, serta Anggota Fraksi PPP Siti Baidaus Sholehah.
Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menegaskan pihaknya menerima seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan siap menjalankan fungsi representasi dengan meneruskannya ke tingkat nasional.
Baca juga: Kolaborasi Universitas Jember dan Honda Dorong Generasi Muda Aktif Donor Darah
"Hari ini kami menerima aspirasi dari BEM se-Jember dan Cipayung Plus yang terdiri dari berbagai organisasi kemahasiswaan. Ada empat tuntutan yang disampaikan dan akan kami teruskan kepada pemerintah pusat," ujarnya.
Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan, DPRD memiliki kewenangan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat daerah kepada pemerintah pusat. Karena itu, seluruh tuntutan mahasiswa akan diteruskan kepada DPR RI maupun Presiden Republik Indonesia.
"Sesuai tugas dan fungsi kami sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah, tuntutan ini akan kami sampaikan ke pemerintah pusat. Kami juga akan memberikan bukti kepada mahasiswa bahwa aspirasi tersebut benar-benar telah kami kirimkan. Pakta integritas yang ditandatangani hari ini menjadi bentuk komitmen kami," katanya.
Setelah dialog berlangsung dan pakta integritas ditandatangani, massa aksi membubarkan diri secara tertib. Mahasiswa berharap DPRD Jember tidak hanya menyampaikan aspirasi tersebut, tetapi juga mengawal hingga mendapat perhatian dari pemerintah pusat.
Sebelumnya, sekitar 500 mahasiswa yang tergabung dalam BEM se-Jember dan Cipayung Plus melakukan longmarch dari kawasan Double Way Universitas Jember menuju Bundaran DPRD Jember. Mereka membawa berbagai poster dan spanduk dengan tagar #IndonesiaCemas sebagai bentuk kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat.
Koordinator Lapangan Aksi dari Cipayung Plus, Alfin Maulana, mengatakan aksi tersebut merupakan gerakan bersama organisasi mahasiswa dan kepemudaan yang tergabung dalam Cipayung Kabupaten Jember.
"Gerakan ini melibatkan BEM se-Jember bersama organisasi Cipayung seperti PMII, GMNI, IMM, dan HMI. Kami hadir untuk menyuarakan keresahan masyarakat terhadap berbagai persoalan nasional yang saat ini terjadi," ujarnya.
Editor : Abdul Aziz Qomar