KLIKJATIM.Com | Surabaya – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Jawa Timur menegaskan krusialnya penguatan keamanan pangan, tata kelola rantai pasok, serta pengawasan ketat dalam pelaksanaan Program MBG.
Langkah ini diambil guna memastikan manfaat program nasional tersebut dapat dirasakan secara optimal, aman, dan berkelanjutan oleh masyarakat.
Baca juga: Tujuh Tahun Beruntun, Murid Jatim Tertinggi Diterima di PTN Jalur Tes dan Tanpa Tes
Hal tersebut disampaikan Emil saat membuka kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan bertema “Diseminasi Keamanan Pangan Dan Peningkatan Kapasitas Juru Masak Serta Ahli Gizi dalam Mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG)” di Widya Mandala Hall, Surabaya, Senin (2/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Emil menyampaikan apresiasi atas rapor pelaksanaan Program MBG yang sejauh ini berjalan cukup baik di berbagai daerah di Jawa Timur. Namun, ia menggarisbawahi bahwa keberhasilan program tidak boleh sekadar diukur dari kuantitas jumlah penerima manfaat, melainkan wajib linear dengan kualitas layanan, jaminan keamanan pangan, serta dampak ekonomi yang dihasilkan bagi ekosistem lokal.
“Program MBG bukan hanya tentang menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membangun ekosistem pangan yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Karena itu, aspek keamanan pangan dan kualitas proses harus menjadi perhatian utama,” ujar Emil Dardak.
Suami Arumi Bachsin ini kemudian mencontohkan praktik baik (best practice) pelaksanaan MBG di Kabupaten Magetan yang dinilai sukses membangun kemitraan strategis dengan koperasi peternak lokal untuk memenuhi pasokan bahan baku dapur. Melalui pola tersebut, kebutuhan telur, ayam, dan berbagai komoditas pangan lainnya dapat disuplai langsung dari kelompok peternak akar rumput tanpa melalui mata rantai distribusi yang panjang.
“Praktik mandiri seperti di Magetan ini perlu terus didorong dan direplikasi di daerah lain. Skema ini tidak hanya mendukung keberlangsungan Program MBG, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi yang konkret bagi peternak dan pelaku usaha lokal,” imbuhnya.
Menurut Emil, Program MBG mengemban misi ganda. Selain mendongkrak kualitas gizi masyarakat, program ini juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi daerah melalui keterlibatan aktif petani, peternak, nelayan, koperasi, BUMDes, hingga pelaku usaha mikro dalam rantai pasok pangan.
Guna mengoptimalkan hal tersebut, Pemprov Jatim melalui Satgas MBG terus mematangkan formulasi taktis agar pelaksanaan di lapangan berjalan efektif sekaligus menghasilkan sinergi yang solid dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
Baca juga: Tak Penuhi Prosedur, 27 Dapur MBG di Sampang Diberhentikan Sementara
Berdasarkan data hingga 1 Juni 2026, Program MBG di Jawa Timur telah menjangkau sekitar 8,95 juta penerima manfaat. Operasional masif ini disokong oleh 4.488 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum, dengan rincian 4.086 unit telah beroperasi penuh dan 402 unit lainnya masih dalam tahap persiapan instruksional.
Emil menegaskan, pertumbuhan jumlah dapur umum yang ekspansif ini wajib dibarengi dengan penegakan aspek standardisasi keamanan pangan yang ketat. Oleh sebab itu, Satgas MBG Jawa Timur terus mengawal berbagai proses sertifikasi yang menjadi prasyarat mutlak operasional SPPG.
“Kami terus menjaga agar data tetap terus diperbarui karena sifatnya sangat dinamis. Koordinasi kami perkuat terutama terkait pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikasi halal, IPAL, dan berbagai sertifikasi lainnya yang menjadi bagian penting dalam menjamin kualitas layanan MBG," tegas Wagub Jatim.
Struktur Satgas MBG di tingkat kabupaten/kota sengaja diorkestrasikan dengan melibatkan lintas perangkat daerah secara komprehensif; mulai dari Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Bappeda, Dinas Kesehatan, hingga Dinas Ketahanan Pangan. Lewat kepengurusan kolektif ini, pemkab/pemkot didorong mempercepat penyelesaian berbagai kendala administrasi maupun teknis di lapangan.
“Kami terus berbenah dalam mencari positioning dan struktur kerja yang paling efektif. Termasuk membantu dapur atau SPPG yang mengalami suspend (penghentian sementara) agar dapat segera memenuhi persyaratan dan kembali beroperasi melayani masyarakat,” urai Emil.
Lebih lanjut, Emil menekankan bahwa pengawasan dalam Program MBG tidak boleh berfokus pada hasil akhir semata (output), melainkan harus melekat pada seluruh proses hulu ke hilir (process-oriented). Pendekatan preventif ini sejalan dengan garis arahan Badan Gizi Nasional.
“Kita tidak menunggu sampai terjadi masalah baru melakukan pembenahan. Justru prosesnya harus dijaga ketat sejak awal agar potensi risiko dapat diminimalkan dan penerima manfaat memperoleh perlindungan yang maksimal," cetusnya.
Dalam sisa waktu pelaksanaan, Satgas MBG Jawa Timur terus memetakan faktor-faktor penghambat yang memicu SPPG mengalami suspend. Beberapa kendala teknis yang ditemukan di antaranya meliputi uji kelayakan kualitas air bersih, pemenuhan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga kesiapan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang berkaitan erat dengan kelestarian lingkungan hidup.
“Kalau pengelola SPPG sudah menunjukkan komitmen dan keseriusan memenuhi seluruh persyaratan sesuai ketentuan, jangan sampai justru terjadi bottleneck (penyumbatan) birokrasi di tingkat pemerintah daerah. Oleh karena itu, kami di Satgas Provinsi terus mengawal agar seluruh proses perizinan dan sertifikasi di daerah dapat berjalan dengan cepat dan akurat,” tandas Emil optimistis.
Editor : Fatih