KLIKJATIM.Com | Sumenep – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, di bawah kepemimpinan Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo, resmi memberlakukan pola kerja Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kebijakan ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam mengendalikan konsumsi energi serta menekan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Baca juga: 16 Dapur MBG di Sumenep Dihentikan Sementara, Terkendala Fasilitas IPAL
Skema bekerja dari rumah ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari dalam setiap pekan. Kebijakan ini dinilai efektif untuk mengurangi intensitas perjalanan harian pegawai, namun Bupati menjamin hal tersebut tidak akan mengesampingkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
Selain pengaturan sistem kerja fleksibel, Pemkab Sumenep juga mengeluarkan instruksi khusus terkait mobilitas pegawai. ASN yang berdomisili dalam radius kurang dari lima kilometer dari kantor diimbau untuk beralih ke moda transportasi yang lebih ramah lingkungan.
Adapun pilihan moda yang disarankan meliputi becak, sepeda kayuh, sepeda listrik, motor listrik, hingga penggunaan mobil listrik. Pemanfaatan mobil listrik kini mulai dikenalkan secara luas sebagai bagian dari transformasi sistem transportasi yang lebih hemat energi dan berkelanjutan di ujung timur Pulau Madura.
Baca juga: Petani Garam Sumenep Masih Terjepit Impor, Selisih Harga Jadi Kendala Utama
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menegaskan bahwa kebijakan ini adalah bentuk keseriusan daerah dalam mendukung agenda efisiensi energi nasional.
“Langkah ini tidak hanya soal penghematan energi, tetapi juga bagian dari upaya menjaga lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kita ingin mengurangi ketergantungan terhadap BBM yang konsumsinya terus meningkat,” kata Bupati Fauzi, Rabu (25/3/2026).
Baca juga: Jemaah Haji Asal Sapudi Sumenep Wafat di Tanah Suci
Melalui kombinasi WFH dan transportasi hijau, Pemkab Sumenep menargetkan dampak jangka panjang yang signifikan, seperti perbaikan kualitas udara dan tumbuhnya budaya hidup sehat di kalangan birokrasi. Langkah ini juga diharapkan menjadi inspirasi bagi daerah lain di Jawa Timur dalam mengembangkan kebijakan penghematan energi yang inovatif.
Dengan perpaduan sistem kerja adaptif dan penggunaan moda transportasi alternatif, Pemkab Sumenep optimistis dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan di masa depan.
Editor : Fatih