KLIKJATIM.Com | Bojonegoro – DPRD Bojonegoro melalui Komisi C memanggil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Bojonegoro dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rabu (4/2/2026) sore. Pemanggilan ini dilakukan menyusul laporan dan keluhan masyarakat terkait menu program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam forum tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Bojonegoro, anggota Komisi C, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, serta perwakilan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi).
Dalam rapat itu, wakil rakyat menegaskan agar penyajian menu MBG tidak dilakukan secara sembarangan. Evaluasi dinilai penting demi menjaga kualitas program yang menjadi prioritas nasional itu.
Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, mengatakan pwrtemuan ini digelar sebagai bentuk pengawasan atas pelaksanaan program di lapangan. “Banyak keluhan masyarakat terkait menu MBG yang didistribusikan oleh SPPG di wilayah Bojonegoro. Ini yang menjadi perhatian kami,” ujarnya.
Ia menambahkan, rapat evaluasi juga bertujuan memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan optimal di daerah. “Selain itu, rapat ini agar program prioritas Presiden berjalan dengan baik. Itu poin pentingnya,” tegasnya.
Ahmad Supriyanto mengungkapkan, program MBG telah memberikan dampak signifikan bagi Kabupaten Bojonegoro. Selain membantu pemenuhan gizi siswa, program ini turut menciptakan efek ekonomi yang besar.
Baca juga: Rumah di Campurrejo Bojonegoro Ludes Dilalap Api
“Karena adanya MBG, hampir 6.000 lapangan pekerjaan tercipta. Pertumbuhan ekonomi juga meningkat sekitar 6 persen, dibanding saat Bupati Wahono baru dilantik yang masih di angka satu persen lebih,” jelasnya.
Meski membawa multiplier effect yang positif, Komisi C menilai tetap ada catatan penting dalam pelaksanaannya, terutama soal pemilihan menu dan kualitas makanan yang diberikan kepada siswa.
“Program ini sangat kompleks, tidak bisa serta-merta berjalan tanpa pengawasan. Yang perlu diterapkan adalah disiplin SOP, utamanya terkait menu,” tandasnya.
Baca juga: Kecewa Masalah Gaji dan Kejelasan Kontrak Kerja, Gerai KDKMP di Bojonegoro Resmi Tutup
Sementara itu, Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Kabupaten Bojonegoro, Tommy Mandala Putra, menyebutkan hingga saat ini terdapat 133 SPPG yang telah beroperasi di Bojonegoro.
Ia memastikan seluruh masukan, kritik, dan saran dari legislatif maupun eksekutif akan diteruskan ke Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Surabaya untuk menjadi bahan evaluasi lebih lanjut. “Semua masukan dan kritik akan kami sampaikan ke KPPG Surabaya,” ungkapnya.
Editor : Wahyudi