KLIKJATIM.Com | Bojonegoro – Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menegaskan bahwa keberhasilan penanggulangan kemiskinan di Indonesia sangat bergantung pada integritas data dari tingkat paling bawah.
Hal tersebut disampaikan sosok yang akrab disapa Gus Ipul ini saat menggelar Sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Pendopo Malowopati, Selasa (21/1/2026).
Gus Ipul mengingatkan bahwa negara memiliki mandat konstitusional untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar, termasuk menjamin akses pendidikan melalui program seperti Sekolah Rakyat.
Akhiri Era "Jalan Sendiri-Sendiri"
Dalam arahannya, Mensos menyoroti kegagalan penurunan angka kemiskinan di masa lalu yang seringkali dipicu oleh ego sektoral dalam pengelolaan data. Ia menyebut selama ini banyak lembaga yang bekerja dengan data masing-masing tanpa sinkronisasi.
“Dulu semua punya data sendiri, jalan sendiri, evaluasi sendiri, lalu tepuk tangan sendiri. Sekarang itu tidak boleh lagi,” ujar Gus Ipul dengan tegas.
Sesuai Instruksi Presiden Nomor 4, pengelolaan data kini dipusatkan di Badan Pusat Statistik (BPS). Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah kini berperan sebagai garda depan dalam memverifikasi dan memutakhirkan data agar sesuai dengan realitas di lapangan.
Peran Strategis Kepala Desa dan RT/RW
Gus Ipul mengakui bahwa data adalah instrumen yang dinamis, namun kualitasnya bisa ditingkatkan jika kepala desa hingga perangkat RT/RW aktif melakukan pengawasan. Ia menekankan bahwa sebelum data dikirim ke pusat, tanggung jawab validasi ada di tangan pimpinan daerah.
“Data sebelum ke Jakarta itu ditandatangani bupati dan wali kota. Artinya, kepala desa, RT, RW, dan operator desa punya peran sangat strategis sebagai penentu,” tandasnya.
Ia juga menanggapi keluhan klasik masyarakat mengenai bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran. Menurutnya, solusinya bukan saling menyalahkan, melainkan kolaborasi untuk memperbaiki data secara terus-menerus.
Di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Gus Ipul membawa paradigma baru dalam penyaluran bantuan. Pemerintah kini mendorong keseimbangan antara pemberian bantuan langsung dengan program pemberdayaan ekonomi agar warga bisa mandiri.
“Semboyan kami sekarang: bansos sementara, berdaya selamanya. Setiap tahun harus terukur berapa jumlah penerima yang bisa 'naik kelas' atau keluar dari zona kemiskinan,” jelasnya.
Penentuan penerima manfaat kini mengacu pada pembagian desil dari BPS. Gus Ipul meminta para pendamping sosial dan kepala desa memastikan warga yang berada di desil satu dan dua (kelompok paling miskin) benar-benar terdata secara akurat.
Sebagai penutup, Mensos mengajak seluruh pemangku kepentingan di Bojonegoro untuk melakukan “berjihad data”. Langkah ini dianggap sebagai bentuk perjuangan nyata untuk menghadirkan keadilan sosial dan kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin.
Editor : Fatih