KLIKJATIM.Com | Sampang – Komisi IV DPRD Kabupaten Sampang mengambil langkah tegas menyusul viralnya kondisi SDN Batuporo Timur 1 di Desa Batuporo, Kecamatan Kedungdung. Sekolah tersebut menjadi sorotan publik setelah video yang beredar memperlihatkan nihilnya aktivitas Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), meski fasilitas negara seperti smart panel tetap menyala memutar lagu dangdut.
Ironisnya, sekolah yang tercatat memiliki 34 siswa dan 7 guru dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) ini dilaporkan tetap menerima alokasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), meski suasana kelas tampak kosong.
Ketua Komisi IV DPRD Sampang, Mahfud, menyatakan pihaknya akan segera memanggil Dinas Pendidikan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh satuan pendidikan, termasuk validasi data siswa.
"Kami akan panggil Dinas Pendidikan. Jangan-jangan data siswa ini ganda atau terdata di dua tempat, karena informasinya siswa hanya masuk sekolah pada hari Jumat saja. Ini harus divalidasi," tegas Mahfud, Rabu (21/1/2026).
Mahfud menyayangkan sikap tenaga pendidik di sekolah tersebut yang dinilai tidak profesional.
"Kita tidak kekurangan SDM, tapi justru SDM yang ada malah menggunakan fasilitas negara untuk hal-hal yang tidak produktif seperti ngerumpi saat jam sekolah," imbuhnya.
Bagi DPRD, kasus SDN Batuporo Timur 1 merupakan puncak gunung es dari lemahnya sistem pengawasan pendidikan di Kabupaten Sampang. Mahfud menyoroti banyaknya pengawas sekolah yang telah memasuki masa pensiun namun belum ada penggantian atau penunjukan pengawas baru.
Ia mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan rekrutmen atau penunjukan tenaga pengawas guna memastikan mutu pendidikan tetap terjaga.
"Kalau hanya mengandalkan dinas, kabid, atau seksi, itu tidak akan cukup mengawasi ratusan sekolah di Sampang. Minimal, satu kecamatan harus ada dua pengawas sekolah," saran Mahfud.
Keberadaan pengawas dinilai krusial sebagai instrumen kontrol agar Dapodik sesuai dengan realita di lapangan dan kurikulum berjalan sebagaimana mestinya. Tanpa pengawasan yang ketat, integritas kepala sekolah dan guru menjadi satu-satunya tumpuan, yang mana hal ini berisiko jika tidak dibarengi dengan visi yang kuat.
"Kalau tidak ada pengawas, siapa yang mau memantau? Jika guru dan kepala sekolahnya visioner itu tidak masalah, tapi kalau tidak, maka kejadian seperti di Batuporo ini akan terus terulang," pungkasnya.
Hingga saat ini, masyarakat menanti langkah konkret Dinas Pendidikan Sampang untuk menindaklanjuti temuan di SDN Batuporo Timur 1 guna menjamin hak pendidikan para siswa di desa tersebut.
Editor : Fatih
