KLIKJATIM.Com | Gresik — Pemerintah Kabupaten Gresik terus menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran perempuan dalam pembangunan daerah. Hal ini tercermin melalui penyelenggaraan Forum Diskusi Kelompok Perempuan bertema “Sinergi Perempuan dalam Mewujudkan Pembangunan Inklusif” yang digelar di Ruang Mandala Bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik, Selasa (25/11).
Kegiatan ini mempertemukan berbagai organisasi perempuan dari seluruh wilayah Gresik sebagai ruang berbagi gagasan, memperkuat jejaring, serta menyusun langkah bersama untuk mendorong pembangunan yang lebih adil dan responsif gender.
Baca juga: Pemkab Gresik Beri Penghargaan kepada 26 Pelaku Seni dan Ekonomi Kreatif
Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, dalam sambutannya menyampaikan bahwa perempuan memiliki posisi strategis dalam struktur sosial dan pembangunan daerah. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh organisasi perempuan dapat mengakses program-program yang tersedia, baik pada tingkat daerah maupun nasional.
“Semua organisasi perempuan di Gresik harus bisa mengakses program yang disediakan pemerintah, mulai dari pemberdayaan, sosial, kesehatan, hingga program nasional. Kita ingin perempuan terlibat dan mendapatkan manfaat yang setara,” tegas Wabup Alif.
Pada aspek layanan kesehatan, Wabup Alif kembali mengingatkan bahwa Pemkab Gresik telah menerapkan Universal Health Coverage (UHC), sehingga masyarakat tidak perlu lagi kebingungan terkait kepemilikan kartu BPJS.
“Cukup membawa KTP atau KK, sudah bisa mendapatkan layanan. Ini harus terus disampaikan kepada masyarakat,” ujarnya.
Lebih jauh, Wabup Alif mengajak kelompok perempuan bersinergi dalam menangani persoalan sosial di Gresik. Ia memaparkan bahwa sejak Januari hingga November tercatat 1.350 kasus perceraian, dengan faktor pemicu utama ekonomi, disusul judi dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kondisi tersebut dinilainya berpengaruh terhadap ketahanan keluarga, kesejahteraan anak, dan stabilitas sosial.
“Kelompok perempuan memiliki kekuatan besar dalam edukasi dan pemberdayaan keluarga. Karena itu, mari bersama pemerintah menangani persoalan sosial ini,” tambahnya.
Baca juga: Bupati Yani Buka Kick Off RKPD Kabupaten Gresik
Selain itu, Wabup menekankan pentingnya peningkatan kapasitas perempuan, keterlibatan aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan seperti musrenbang, serta perluasan jejaring kolaborasi antarorganisasi. Pemerintah, tegasnya, membuka ruang bagi gagasan, kritik, dan kolaborasi konstruktif.
“Perempuan Gresik bukan objek pembangunan, melainkan subjek sekaligus motor kemajuan. Setiap suara perempuan harus didengar dan dihargai,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Gresik, Shinta Puspitasari Asluchul Alif, turut menyampaikan materi mengenai pentingnya sinergi perempuan dalam memperkuat pembangunan inklusif.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan inklusif harus memastikan seluruh warga, termasuk anak, difabel, perempuan, lansia, dan kelompok rentan lainnya, memperoleh hak dan akses yang setara terhadap manfaat pembangunan.
Baca juga: Wabup Gresik Tutup PKA Angkatan X, Dorong Administrator Adaptif dan Inovatif dalam Pelayanan Publik
“Sinergi membuka jalan bagi peluang yang lebih setara. Kelompok perempuan memiliki pengalaman besar dalam pemberdayaan masyarakat. Kolaborasilah yang mempercepat tercapainya inklusivitas,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, ia juga mengulas dasar hukum pengarusutamaan gender mulai dari UUD 1945, Perda RPJMD 2025–2029, hingga Perbup perencanaan responsif gender, serta menggambarkan tantangan yang masih dihadapi perempuan Gresik saat ini.
Budaya patriarki, pemahaman inklusivitas yang belum merata, hingga efisiensi anggaran disebutnya sebagai hambatan dalam pengarusutamaan gender. Karena itu, diperlukan strategi sinergi, komunikasi intensif, dan evaluasi yang terukur agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif.
Editor : Abdul Aziz Qomar