KLIKJATIM.Com | Jakarta - Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (GM FKPPI) secara resmi meluncurkan program nasional bernama Jaga Warga Terpadu (JAGAT). Program ini merupakan inisiatif internal GM FKPPI untuk meningkatkan kewaspadaan dini dan menjaga ketertiban umum di masyarakat, berlandaskan tradisi gotong royong dan guyub rukun.
Ketua Umum GM FKPPI, Dwi Rianta Soerbakti, menjelaskan bahwa program ini adalah murni gagasan internal, bukan perintah dari pihak lain.
"Kami bersama-sama masyarakat dan TNI-Polri siap untuk tetap menjaga kondusivitas agar tidak terjadi kerusuhan dan anarkisme. Jadi, JAGAT ini bukan Pamswakarsa berbau Orde Baru, dan jangan dibawa ke arah konotasi negatif," tegasnya.
Baca Juga : Ini Pesan Wantimpus, GM FKPPI Wajib Netral dan Hindari Politik Partisan di Pemilu 2024Program JAGAT telah diimplementasikan di berbagai provinsi besar sejak minggu pertama September 2025, termasuk DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Tujuannya adalah sebagai langkah preventif untuk mencegah aksi anarkis dan potensi penjarahan.
Menurut Sekretaris Jenderal GM FKPPI, Ari Garyanida, nama JAGAT diputuskan melalui rapat pleno karena dianggap lebih merangkul masyarakat dan sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Meskipun berlandaskan pada payung hukum Pengamanan Swakarsa (Pamswakarsa), organisasi ini memilih nama JAGAT untuk menyesuaikan dengan nilai-nilai keragaman dan kearifan lokal.
Kegiatan utama dalam program ini meliputi menghidupkan kembali tradisi Siskamling atau patroli keamanan lingkungan, membantu pendataan warga pendatang, terlibat dalam kegiatan rehabilitasi sosial, dan berkoordinasi rutin dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan tokoh masyarakat.
Baca Juga : Kolaborasi dengan GP Ansor dan FKPPI, Pemkab Sidoarjo Gelar Pasar Murah di Alun-alunGM FKPPI juga menegaskan posisinya sebagai organisasi yang independen dan memahami aspirasi masyarakat, termasuk mahasiswa.
"GM FKPPI wajib mengawal kritik dan aspirasi tersebut selama disuarakan secara konstruktif, bukan destruktif," ujar Dwi Rianta.
Seluruh kegiatan program dilaporkan secara digital melalui aplikasi resmi organisasi untuk memastikan koordinasi yang solid dari tingkat pusat hingga kecamatan. (yud)
Editor : Redaksi