Komisi V DPR RI Minta Mandat Otorita Pantura Diperjelas Agar Tidak Tumpang Tindih

Reporter : Abdul Aziz Qomar
Anggota Komisi V DPR RI, Syafiuddin (Dok)

KLIKJATIM.Com | Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Syafiuddin, menanggapi pelantikan Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura. Ia menekankan, lembaga baru ini harus memiliki tugas dan kewenangan yang jelas agar tidak tumpang tindih dengan kementerian maupun instansi lain.

Menurutnya, publik perlu mengetahui apakah otorita tersebut hanya akan fokus pada mega proyek Giant Sea Wall Pantura, atau juga mencakup aspek lain seperti pengelolaan pesisir, tata ruang, transportasi, hingga perlindungan lingkungan.

Baca juga: MPLS Dimulai, SMPN 1 Gresik Jadi Percontohan Sekolah Moderasi Beragama

“Komisi V mengingatkan pemerintah bahwa pembentukan badan otorita harus jelas mandatnya. Jangan sampai keberadaannya hanya menambah lembaga tanpa arah konkret, apalagi berbenturan dengan kewenangan kementerian seperti PUPR, Perhubungan, atau KLHK,” ujar Syafiuddin, Selasa (26/8/2025).

Ia menilai, kawasan Pantura merupakan wilayah strategis nasional dengan tantangan besar, mulai dari abrasi pantai, banjir rob, hingga kepadatan transportasi. Karena itu, keberadaan Badan Otorita diharapkan mampu menyinergikan program lintas sektor, bukan sekadar mengurusi proyek fisik.

Baca juga: Dewan Undang Otoritas KEK Kabupaten Gresik dan Pengelola JIIPE, Bahas Serapan Tenaga Kerja Lokal dan Mitra Usaha
“Kalau hanya mengurus satu proyek besar, itu bisa dikerjakan kementerian teknis. Namun bila mandatnya menyatukan perencanaan pembangunan Pantura secara menyeluruh, maka harus ada landasan hukum dan pembagian kewenangan yang tegas,” tambahnya.

Baca juga: Resmob Polres Gresik Ringkus Dua Terduga Pelaku Pembobol Rumah, Emas Korban Raib Senilai Rp82,6 Juta

Politisi asal Dapil Jawa Timur XI itu juga mendesak pemerintah segera menyosialisasikan peta tugas, fungsi, dan target kinerja Otorita Pantura agar publik dapat ikut mengawasi.

“Transparansi sejak awal penting agar masyarakat tahu arah pembangunan Pantura. DPR pun bisa mengawal agar benar-benar memberi manfaat bagi rakyat, bukan sekadar proyek mercusuar,” tegasnya.

Baca juga: Truk Box Terguling di Simpang Empat Segoromadu Gresik Timpa Dua Motor, Tak Ada Korban Jiwa

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura. Saat ini, Didit juga menjabat sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.

Selain itu, Prabowo juga melantik Darwin Trisna Djajawinata serta Suhajar Diantoro sebagai Wakil Kepala Badan Otorita, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 76 P Tahun 2025. (qom)

Editor : Abdul Aziz Qomar

Lowongan & Karir
Berita Populer
Berita Terbaru