KLIKJATIM.Com | Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap beredarnya situs web (website) palsu yang mengatasnamakan satuan kerja (Satker) di sejumlah daerah.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Karo Humas) dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis, menegaskan pentingnya hanya mendapatkan informasi dari sumber resmi.
Baca juga: Tekan Angka Perceraian, Pemkab Lamongan Teken MoU Lintas Sektor Perkuat Ketahanan Keluarga
Harison Mocodompis menyatakan bahwa Kementerian ATR/BPN telah menerima laporan mengenai website palsu yang meniru tampilan dan isi portal resmi Satker-satker Kementerian ATR/BPN.
Baca Juga : Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan Sambut Positif ICI 2025: Dorong Investasi Demi Target Ekonomi 8%
"Terkait kebutuhan informasi pertanahan dan tata ruang, pastikan hanya melalui portal resmi kami di www.atrbpn.go.id serta nomor hotline kami di 0811-1068-0000," tegas Harison, Rabu (11/06/2025).
Baca juga: Sengketa Lahan Desa Belun, BPN Bojonegoro Tegaskan Keabsahan Sertifikat Ahli Waris
Menurut Harison, kemiripan tampilan halaman utama website palsu dengan situs asli sangat tinggi, sehingga masyarakat perlu lebih teliti.
"Kami berharap masyarakat untuk berhati-hati karena tampilan homepage website palsu tersebut terlihat sama dengan situs asli Satker-satker Kementerian ATR/BPN.Pastikan domain website yang dikunjungi berakhiran '.go.id', bukan '.com/.id', dan sebagainya," jelasnya
Baca Juga : Kakanwil BPN Jatim Ajak Tebarkan Kasih Sayang di Momen Iduladha 1446 H
Baca juga: Percepat Sertifikasi Tanah, Gubernur Khofifah Siapkan 7.500 Relawan "Laskar Karomah"
Kementerian ATR/BPN telah melakukan koordinasi internal dan eksternal untuk menangani pemalsuan website ini, dengan harapan situs-situs palsu tersebut dapat segera dihapus. Hingga berita ini diturunkan, Kementerian ATR/BPN telah mengidentifikasi setidaknya 12 website palsu yang menyerupai akun Satker resmi.
Oleh karena itu, Harison Mocodompis berharap masyarakat lebih berhati-hati dalam mencari informasi mengenai pertanahan dan tata ruang, serta tidak mudah percaya pada situs yang belum terverifikasi kebenarannya. (yud)
Editor : Redaksi