KLIKJATIM.Com | Sumenep - Akhir pekan lalu, wilayah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, diguyur hujan lebat yang berlangsung cukup lama.
Dampaknya, sejumlah kawasan di kabupaten paling timur Pulau Madura itu mengalami genangan air. Tak hanya kawasan kota, air juga merendam sebagian wilayah pedesaan, membuat warga merasa terganggu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Baca juga: Pamit ke Ladang Usai Ashar, Lansia di Sumenep Ditemukan Meninggal Dunia
Namun, kondisi semacam ini sejatinya bukanlah hal yang benar-benar baru. Bencana banjir di Sumenep, bahkan di beberapa wilayah Madura lainnya, memiliki sejarah panjang yang terekam sejak zaman kolonial.
Faiq Nur Fikri, seorang pegiat sejarah lokal, mengungkapkan bahwa sejak akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, banjir di Sumenep kerap diberitakan oleh media cetak saat itu.
Salah satu contohnya, kata dia, bisa ditemukan dalam arsip surat kabar Bataviasche Handelsblad edisi tahun 1888 yang memuat laporan mengenai banjir yang melanda pusat Kota Sumenep.
“Di surat kabar itu disebutkan bahwa Kota Sumenep diterjang banjir hebat,” ujarnya saat diwawancarai Klikjatim, Minggu (1/6).
Menariknya, waktu kejadian banjir tersebut terjadi di bulan Mei, yang bertepatan dengan musim yang sama seperti saat ini.
Ia menyebutkan, bahwa banjir waktu itu menyebabkan banyak fasilitas umum dan permukiman warga terendam, memaksa sebagian penduduk untuk mengungsi ke dataran yang lebih tinggi.
Peristiwa serupa kembali terjadi sekitar dua dekade kemudian, tepatnya pada tahun 1903, dan sekali lagi di bulan Mei.
Faiq menjelaskan, bahwa bencana saat itu disebabkan oleh meluapnya sejumlah sungai besar di Sumenep, seperti Sungai Kebonagung, Sungai Karangpanasan, dan Sungai Baraji.
"Luapan dari Sungai Karangpanasan bahkan menyebabkan wilayah Pabian dan Marengan yang saat itu menjadi kawasan tempat tinggal kalangan elite Eropa dan Tionghoa, ikut tergenang," tutur Ketua Komunitas Sumenep Tempo Dulu ini.
Karena kejadian tersebut berulang dan merugikan pemukiman penting, pemerintah Hindia Belanda akhirnya mengambil tindakan.
Pada tahun 1904, mereka mengucurkan anggaran sebesar 32.210 gulden untuk pengerukan dua aliran sungai, yakni Karangpanasan dan Kletek yang berada di Desa Kacongan.
Hasil dari normalisasi itu cukup terasa karena setelahnya tidak terdengar lagi berita tentang banjir di kawasan tempat tinggal para pejabat kolonial tersebut.
Meski demikian, Faiq menilai, bahwa langkah tersebut bersifat eksklusif dan lebih ditujukan untuk melindungi kawasan elite saja. Sebab, banjir tetap terjadi di banyak wilayah lainnya di Sumenep.
Baca juga: Keluarga Korban Datangi BRI Sumenep, Desak Pengembalian Dana Pensiun yang Dipotong
"Tahun 1906, air bah kembali melanda sebagian besar wilayah kota. Banyak jembatan dan ruas jalan yang mengalami kerusakan berat akibat banjir," katanya.
Lebih lanjut, ia menyebut peristiwa banjir paling parah sepanjang sejarah terjadi pada tahun 1909. Saat itu, kawasan Ambunten mengalami banjir besar yang meluluhlantakkan banyak rumah-rumah kayu.
“Ketinggian airnya waktu itu mencapai lebih dari dua meter. Banyak rumah hanyut dibawa arus. Bahkan, peristiwa ini menelan korban jiwa. Istri salah satu tokoh pejabat lokal dikabarkan hanyut dan tidak selamat,” imbuhnya. (ris)
Editor : Hendra