Oleh Aries Wahyudianto
Pemimpin Umum Klikjatim.com
Baca juga: Kasus Oplosan Gas Sumenep, Pertamina Selidiki Keterkaitan Dua Pangkalan Resmi
SEJAK akhir Juli 2023 hingga awal Agustus 2023, sejumlah kota kabupaten di Jawa Timur tiba-tiba diributkan dengan kelangkaan gas elipiji, khususnya tabung 3 Kg atau lebih dikenal dengan tabung melon. Mulai ujung timur tepatnya di Banyuwangi hingga ujung barat di Ponorogo hingga wilayah kepulauan seperti Bawean, Gresik dan Sumenep pengguna gas elpiji subsidi kebingungan membeli si hijau melon yang diproduksi Pertamina Patra Niaga.
Di Banyuwangi, informasi kelangkaan LPG 3 Kg sudah santer sejak 26 Juli 2023, sementara di Ponorogo terimbas mulai 2 Agustus 2023. Yang ada di kepulauan seperti Bawean, warga setempat kelimpungan untuk mendapatkan gas LPG 3 Kg. Kalaupun ada hargnya bisa 2 kali lipat diatas Harga Eceran tertinggi (HET). Itupun masih lebih baik, sebab di beberapa titik agen di Kota Madiun, Jember dan Bondowoso selain HET naik, barangnya juga langka bahkan kosong.
Antrean calon pembeli LPG 3 Kg merebak di sejumlah pangkalan. Mengapa di pangkalan, karena stok di tingkat agen atau toko dekat pemukiman sudah tidak ada. Ini mungkin terjadi karena Pertamina Patra Niaga mengisyaratkan hanya memasok LPG subsidi 3 Kg di tingkat pangkalan atau distributor resmi saja. Namun lagi-lagi di pangkalan hanya sebentar saja pasokan datang, LPG kembali kosong.
Kekosongan ini juga masih jadi pertanyaan, mengapa bisa kosong ? Padahal PT Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus yang membawahi distribusi wilayah Jawa Timur, Bali Nusa menyatakan pasokan LPG 3 Kg normal tidak ada pengurangan. Bahkan pada periode 27 Juli hingga 31 Juli 2023 pasokannya ditambah menjadi 1,5 juta tabung dengan harga sesuai HET yakni Rp 16 ribu per tabung.
Jadi pertanyaanya, stok kosong atau ada yang memborong LPG 3 Kg. Namun penimbunan LPG 3 Kg, dibantah oleh Pertamina Patra Niaga melalui Comunication Relatioan Head Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi. Gubernur Jawa Timur Khofifah kepada wartawan saat meninjau pasokan LPG di pangkalan LPG milik Elik di Dusun Sambilangan RT06/RW03 Probolinggo, Rabu (2/8/2023) juga menampik sinyalemen itu.
Gubernur Khofifah hanya mengatakan, terjadinya antrean di pangkalan dan ketidaktersediaan di agen serta toko disebabkan perubahan regulasi. Pertamina berupaya menjaga subsidi tepat sasaran dengan menetapkan pembelian LPG 3 Kg hanya di tingkat pangkalan atau distributor resmi. Sementara di toko, sesuai regulasi baru tidak dilayani. Di distributor resmi, konsumen gas subsidi juga diwajibkan menyetorkan kopi identitas seperti KTP untuk mendapatkan LPG 3 Kg.
Namun perubahan regulasi ini tidak disampaikan secara masif sebelumnya oleh Pertamina selaku operator distribusi LPG subsidi. Begitu aturan diterapkan dengan mengurangi pasokan di tingkat agen eceran, konsumen mengira LPG 3 Kg langka. Tidak hanya mengira, masyarakat diliputi kepanikan hingga memborong stok LPG 3 Kg yang tersedia di agen hingga habis. Giliran konsumen akan membeli barangnya tidak ada akhirnya terjadi antrean dan muncul rumor pasokan LPG dikurangi atau ekstrimnya lagi, LPG ditimbun untuk dimainkan harganya.
Beruntung jajaran pemerintah baik provinsi maupun kota dan kabupaten di Jawa Timur tanggap dan segera melakukan antisipasi. Di antaranya melakukan inspeksi ke pangkalan LPG untuk memastikan pasokan aman dan tersedia. Jajaran kepolisian juga berupaya meredam kepanikan masyarakat dengan menjaga pangkalan untuk membuktikan tidak adanya penimbunan.
PT Pertamina selaku operator bersama dengan Satgas BBM dan pemerintah daerah menggelontorkan pasokan melalui operasi pasar di sejumlah daerah yang sebelumnya dilanda kekosongan LPG 3 Kg. Kini antrean memang sudah berkurang dan HET pelan-pelan sudah kembali ke posisi semula, tidak ada lonjakan.
Yang menjadi catatan dalam kasus seperti ini adalah perlunya sosialisasi ke masyarakat saat ada perubahan regulasi. Sebab, informasi yang sampai ke masyarakat saat ada perubahan regulasi seperti aturan pembelian LPG 3 Kg hanya dilayani di pangkalan resmi kadang tidak sampai.
Yang diterima masyarakat, apalagi sumbernya tidak jelas seperti dari pesan berantai dari grup media sosial tentunya akan melahirkan kepanikan dan kebingungan. Kepanikan akan menjadikan masyarakat kehilangan pikiran logis, yakni memborong barang yang diisukan tanpa melihat apakah barang tersebut bakal hilang dan membuat kelangkaan hingga harganya naik.
Baca juga: DPRD Sumenep Minta Pertamina Pastikan Distribusi BBM ke Pulau Sapudi Lancar
Situasi seperti ini harusnya dipahami oleh operator barang subsidi seperti gas LPG Pertamina. Pertamina setidaknya menyampaikan perubahan regulasi ke seluruh lapisan, dan memberikan imbauan membeli tabung gas elpiji 3 kg di pangkalan resmi Pertamina sebagai upaya mencegah panic buying di tengah masyarakat.Memang ada semacam panic buying karena sempat beredar informasi subsidi mau dicabut kemudian ada kecenderungan masyarakat membeli tabung gas elpiji lebih dari yang dibutuhkan. Jangan memainkan harga karena tabung gas 3 kg ada tulisannya untuk masyarakat miskin. Mari berempati dan menjaga margin harganya bersama-sama.
Bahwa masyarakat yang membeli LPG di pangkalan resmi diminta membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) karena Pertamina akan melakukan input data untuk kepentingan update data, bukan untuk membatasi penjualan ini juga perlu disampaikan.ke masyarakat secara meluas. Baik melalui saluran resmi Pertamina dari pusat hingga agen eceran, media, media sosial. Sehingga saat regulasi diterapkan, masyarakat tidak kaget. Sebab masyarakat kita masih sering kagetan dan bingungan ketika menerima informasi yang singkat. (*)
Editor : Redaksi