KLIKJATIM.Com | Lamongan - DPRD Kabupaten Lamongan memberikan apresiasi satu tahun kepemimpinan Bupati Yuhronur Efendi. Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh ketua DPRD Kabupaten Lamongan Abdul Ghofur saat rapat paripurna DPRD Lamongan dengan agenda penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepala daerah tahun anggaran 2021, Rabu (30/3/2022).
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi yang hadir dalam kesempatan tersebut menerima dokumen rekomendasi atas LKPJ tahun anggaran 2021. Untuk mencetak prestasi gemilang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lamongan, pada kesempatan tersebut disampaikan rekomendasi untuk mengejar capaian yang lebih baik lagi.
Baca juga: Jelang Nataru 2026, Pemkab Lamongan Gelar HLM untuk Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi
Hasil kinerja yang telah dicapai kepala daerah Lamongan tetap diiringi dengan beberapa saran dan masukan serta koreksi yang disampaikan oleh Pansus II dari Komisi B Didik. Diantara terkait dengan pendapatan daerah, Lamongan mencapai RP. 2,975,014,085,284.70 dengan persentase 100,08% yang mana melebihi target yang dianggarkan. Pansus memberikan saran masukan terkait retribusi dan hasil pengelolaan daerah dengan meningkatkan kinerja di sektor pajak dan retribusi, retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan, serta Inspektorat rutin melakukan audit pendapatan.
Pansus juga menghimbau kepada Dinas Pendidikan agar meningkatkan kesejahteraan PTT dan GTT di Kabupaten Lamongan, pembangunan sekolah yang tergenang air dengan mengatasi genangan air di sekolah tersebut.
Selain itu, juga diharapkan kepada Dinas PU Bina Marga lebih mengutamakan pada tahun ini realisasi JAMULA yang tertera dalam visi misi Bupati. Dinas Sosial juga diminta agar melaksanakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merujuk pedoman dan sesuai dengan peraturan Menteri Sosial yang telah ditentukan, OPD diharap bisa tanggap dan merespon anak jalanan, gepeng disetiap perempatan jalan daerah Lamongan.
Baca juga: Pemkab Bangkalan Bangun Sekolah Berpikir Kritis Lewat Program Pelatihan Deep Learning
Selanjutnya pada urusan wajib non dasar yang dilaksankan, Dinas Perhubungan mengadakan peningkatan dan perbaikan pengelolaan parkir untuk menunjang PAD Kabupaten Lamongan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dicanangkan lebih serius lagi dalam mengembangkan inovasi dan mengubah cara promosi agar bisa mendorong investor untuk tergerak berinvestasi di Lamongan, selalu mempermudah dan membantu masyarakat dalam proses perizinan dengan tujuan agar investor tertarik masuk ke Lamongan, pengembangan sumber daya manusia, secara terpusat dan online melalui OSS (Online Single Submission).
Pada urusan pilihan yang dilaksanakan, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan diminta untuk memperbesar alokasi anggaran untuk sektor pertanian, serius dalam menangani persoalan hama tikus dan wereng tiap tahun, menangani kelangkaan pupuk, menjaga stabilitas harga gabah waktu musim panen, meningkatkan volume bantuan alat-alat pertanian, meningkatkan bantuan bibit dan obat-obatan.
Baca juga: Perluas Jangkauan Penerima Manfaat, Dapur MBG Yayasan Barisan Garuda Muda di Sreseh Resmi Diresmikan
Diurusan penunjangan penyelenggaraan urusan pemerintahan, Inspektorat diberikan apresiasi tentang perolehan MCP tertinggi dari 39 Kabupaten di Jawa Timur, dengan itu diharapkan agar prestasi yang dimiliki terus dipertahankan dan ditingkatkan. (bro)
Editor : Rozy