Syarat Bisa Mendapatkan Pelayanan Publik di Bojonegoro, Masyarakat Diwajibkan Vaksin

KLIKJATIM.Com | Bojonegoro - Ada aturan baru bagi masyarakat Kabupaten Bojonegoro yang ingin mendapatkan pelayanan publik di masa pandemi Covid-19. Syaratnya harus sudah vaksin.

[irp]

Baca juga: Gubernur Khofifah Sampaikan Nota Penjelasan Dua Raperda Strategis di DPRD Jatim

Ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Bupati Bojonegoro Nomor 800/5418/412.202/2021. 

Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Bojonegoro, Triguno Sudjono Prio menegaskan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Kebutuhan Percepatan Vaksinasi Covid-19 Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

"Maka seluruh instansi penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Bojonegoro harus menerapkan surat tersebut," tandas Triguno Sudjono Prio kepada klikjatim.com, Senin (22/11/2021).

Artinya jika masyarakat ingin mendapatkan pelayanan, maka syaratnya harus sudah melakukan vaksinasi Covid-19. "Masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan publik wajib sudah vaksin Covid-19," tukasnya.

Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Safety Riding dan Bangkitkan Semangat Pelajar, MPM Honda Jatim Gelar School Roadshow

Berikut poin-poin yang tertuang di dalam Surat Edaran Bupati Bojonegoro : 

1. Masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan publik harus wajib menunjukkan kartu vaksin publik atau bukti telah melakukan vaksin Covid-19.

2. Masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran/penerima vaksin Covid-19, tapi tidak melaksanakan bakal dikenakan sanksi administratif. Sebagaimana tersebut dalam pasal 13A ayat (4) Peraturan Presiden Ri Nomor 14 Tahun 2021, berupa :

Baca juga: Bawa Semangat Sportivitas, Honda DBL 2026 East Java – South Resmi Bergulir Jadi Wadah Potensi Pelajar di Malang

a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial dan atau b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah. 

3. Kepala OPD atau penyelenggara pelayanan publik agar melaksanakan ketentuan dalam surat edaran.

4. Bagi masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan sebagai peserta vaksinasi covid-19, harus dibuktikan dengan surat keterangan Dokter, Puskesmas atau Dokter Rumah Sakit. (nul)

Editor : M Nur Afifullah