KLIKJATIM.Com | Lamongan — Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi mengatakan reformasi birokrasi pada hakikatnya upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, dan sungguh-sungguh.
[irp]
Baca juga: Gubernur Khofifah Sampaikan Nota Penjelasan Dua Raperda Strategis di DPRD Jatim
Hal ini disampaikan saat membuka Sosialisasi Pemantapan Reformasi Birokrasi di Ruang Aula Pertemuan Gajah Mada Setda Kabupaten Lamongan, terkait grand design reformasi birokrasi tahun 2010-2025 Presiden RI yang mengamanatkan penyusunan road map setiap lima tahun sekali, Senin (27/9/2021).
Menurutnya, road map ini untuk membimbing menuju birokrasi yang lebih baik.
“Perlu saya sampaikan pula bahwa birokrasi hari ini perlu loncatan perbaikan. Ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki melalui pelaksanaan reformasi birokrasi. Di antaranya birokrasi belum sepenuhnya bersih dan akuntabel, belum efektif dan efisien, pelayanan publik yang masih belum memiliki kualitas yang diharapkan, serta kualitas indeks profesionalisme ASN yang rendah,” kata dia.
Upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kekurangan tersebut adalah dengan melaksanakan 8 area perubahan reformasi birokrasi.
"Delapan area perubahan ini yakni manajemen perubahan (mental aparatur), penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas kerja, penguatan kelembagaan, penguatan tata laksana, penguatan sistem manajemen SDM ASN, peraturan perundang-undangan, dan peningkatan pelayanan publik," papar mantan Sekda Kabupaten Lamongan itu. (nul)
Editor : Abdul Aziz Qomar