KLIKJATIM.Com | Nganjuk - Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk dianggap mandul. Lima proyek strategis nasional (PSN) di Kabupaten Nganjuk, hampir dipastikan tidak berjalan. Ini setelah Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidhayat terkena operasi tangkap tangan.
[irp]
Ketua LSM MAPAK (Masyarakat Peduli Anti Korupsi) Supriono mengatakan, kelima proyek strategis nasional di Kabupaten Nganjuk yakni Bendungan Semantok, Kawasan Industri Nganjuk (KING), Bendungan Margopatut, Selingkar Wilis Selatan, dan Jalan Tol Nganjuk - Kediri.
"Kelima Proyek Strategis Nasional tersebut semuanya dibiayai Pemerintah Pusat atau APBN. Dengan demikian dugaan ada proses yang terhenti untuk Proyek Strategis Nasional tersebut," kata Supriono, Senin (6/09/2021)
Dijelaskan Supriono dari kelima proyek strategis nasional di Kabupaten Nganjuk tersebut tiga diantaranya masuk dalam program percepatan pembangunan. Yakni jalan Tol Nganjuk-Kediri, Bendungan Semantok, dan KING.
"Meski begitu, proses pelaksanaan proyek strategis nasional untuk Bendungan Margopatut dan Selingkar Wilis Selatan tetap dilaksanakan secara bertahap sekarang ini, namun disisi anggaran terhambat, Birokrasi karna menunggu penunjukkan Bupati Definitif oleh Provinsi," ungkap Supriono.
Baca juga: Ekonomi Nasional Menguat, Arus Peti Kemas Pelindo Terminal Petikemas Tumbuh 6,87 Persen di 2025
Memang, diakui Supriono Proyek Strategis Nasional diharapkan nanti akan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Kabupaten Nganjuk.
Bahkan, adanya proyek strategis nasional tersebut akan meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat Kabupaten Nganjuk.
Oleh karena itu, tambah Supriono, pihaknya berharap yang sifatnya merugikan plt Bupati Nganjuk, Marhen harus tegas, agar semua pihak dan masyarakat Kabupaten Nganjuk bisa melihat proyek strategis nasional berjalan dengan baik dan secepatnya diwujudkan.
Baca juga: Tudingan Pencemaran Nama Baik Berujung Laporan Polisi, Kades Sumberagung dan Warga Akhirnya Damai
Karena bagaimanapun, apabila pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional tersebut terhambat maka sama artinya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nganjuk secara tidak langsung ikut terhambat.
"Untuk itu, saya berharap tidak ada OTT kembali di Kabupaten Nganjuk, agar masyarakat Nganjuk bisa tenang dan PAD Kabupaten Nganjuk menjadi meningkat," pungkas Supriono. (bro
Editor : Redaksi