KLIKJATIM.Com | Malang—Untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bromo Tengger Semeru, pemerintah berencana membangun kereta gantung dari Kota Wisata Batu menuju kawasan Bromo. Hal itu pun disambut baik oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BBTNBTS) sebagai pengelola kawasan. Mereka menyatakan siap mendukung dengan catatan proyek tersebut dibangun sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
[irp]
Baca juga: Tingkatkan Produksi, Puluhan Pembudidaya Ikan Lele Ikuti Pembinaan di Dinas Perikanan Sampang
Plt Kepala BBTNBTS, Novita Kusuma Wardani menjelaskan bahwa pembangunan dan modernisasi memang tak bisa dielakkan. Tetapi ia menyebut bahwa wilayah TNBTS merupakan kawasan konservasi alam yang dimanfaatkan untuk pariwisata. Untuk itu, jika memang proyek tersebut terealisasi, tentu pembangunan yang dilakukan harus sesuai dengan aturan yang berlaku di kawasan konservasi. Untuk TNBTS sendiri terbagi ke dalam beberapa kawasan mulai dari zona konservasi, zona rimba, zona usaha pemanfaatan ruang publik.
"Wilayah yang masih diperbolehkan dilakukan pembangunan itu wilayah zona pemanfaatan ruang publik. Kawasan ini memang dibangun untuk ruang publik," katanya Sabtu (5/6/2021).
Baca juga: COSCO Pilih Terminal Teluk Lamong, Arus Petikemas Internasional Tumbuh Melejit di Atas 90 Persen
Lebih jauh, Novita menambahkan bahwa sebenarnya BBTNBTS tidak memiliki rencana membangun kereta gantung. Rencana itu merupakan ide dari Pemprov Jatim yang kemudian diamini oleh pemerintah pusat. Ia pun tak mengetahui kapan proyek tersebut bakal dimulai.
"Kalau berdasarkan rencana yang kami ketahui, pemerintah pusat menyebut bahwa pembangunan akan dilakukan investor. Kalau memang benar, tentu ada syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi yakni hanya boleh membangun maksimal di zona usaha pemanfaatan," imbuhnya.
Baca juga: Hilang Sejak Pagi, Nenek Penghuni Liposos Jember Ditemukan Menangis di Aliran Kali Jompo
Proses pembangunan, kata dia, juga harus melalui konsultasi publik. Ia meminta rencana itu dibicarakan juga denganpelaku wisata, adat istiadat di wilayah terkait hingga pemerhati lingkungan.
"Tentunya local wisdom juga harus jadi pertimbangan," sambungnya. (*)
Editor : Redaksi