KLIKJATIM.Com | Surabaya – Praktik pengurukan pantai atau reklamasi tidak hanya terjadi di kawasan Pantai Ria Kenjeran.
Praktik yang diduga tidak mengantongi izin ini juga terjadi di kawasan pantai lain di Surabaya. "Loh saya tau, wong rumah saya disana," kata Ketua komisi C DPRD Surabaya, Baktiono.
Baca juga: Dari Kebun ke Industri, PTPN I Bangun Ekosistem Kelapa di Banyuwangi
[irp]
Sesuai Perda nomor 1 tahun 2018 Jawa Timur, reklamasi atau dalam bentuk apapun yang menjorok ke laut, harus mendapat izin dari Gubernur Jawa timur. Dengan batas kewenangan 12 mil ke laut.
Oleh karenanya, Baktino ingin praktik yang belum mengantongi izin dari pemprov Jatim harus dihentikan.
"Baik juga yang diadukan warga seperti kawasan perumahan di Surabaya Timur itu juga harus dihentikan, kecuali mereka dapat memperoleh izin dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur," tegasnya.
Baca juga: Amankan Aset Strategis Negara, BPN Jatim Serahkan 13 Sertipikat Tanah Hulu Migas
[irp]
Baktiono mengungkapkan, praktik pengurukan di kawasan pantai Kenjeran itu secara terang-terangan telah menyalahi hukum. Sehingga perlu ada tindakan tegas dari warga setempat dan pemerintah Kota Surabaya.
"Kami minta Camat, Lurah dan Satpol PP dan pihak Pemkot untuk turut mengawasi dan menghentikan itu," ungkap Baktiono.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya A Hermas Thony mengatakan, dirinya akan sangat menghormati putusan dari pimpinan komisi C itu.
"Ketika komisi membuat keputusan menghentikan, kami pun akan menghormati putusan itu," tuturnya kepada klikjatim.com
Thony akan meminta laporan terkait keputusan yang telah diambil komisi untuk dapat dikaji. "Pimpinan akan meminta laporannya, kira- kira landasan dan dasar pemikirannya apa," pungkasnya. (nk/rtn)
Editor : Redaksi