KLIKJATIM.Com | Bojonegoro - Dua massa aksi Kamis (14/11/2019) kemarin menggeruduk Kantor Bupati Bojonegoro. Ratusan mahasiswa yang tergabung di PMII Cabang Bojonegoro datang pada gelombang kedua. Mereka menuntut agar deposit dana APBD pada sejumlah bank dijelaskan pada publik. Sebelumnya, ada puluhan orang yang mengatasnamakan diri LSM Angling Dharma yang meminta pelaksanaan proyek pembangunan harus sesuai aturan.
Pengunjuk rasa dari PMII Cabang Bojonegoro menyampaikan aspirasi secara bergantian. Mereka mendesak Bupati Bojonegoro Anna Muawwanah menjelaskan pada masyarakat tentang dana APBD yang didepositokan. Para penegak hukum juga diminta mengusut dugaan penyelewengan anggaran tersebut.
Baca juga: Mahasiswa Demonstrasi di Kejaksaan Pasuruan Berakhir Ricuh
[irp]
Ketua PMII Cabang Bojonegoro, Nur Kayyan mengungkapkan, Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) APBD Bojonegoro tahun 2018 adalah Rp 2,1 Triliun. Lalu, pada P-APBD 2019, APBD Bojonegoro yang semula Rp 4, 8 Triliun menjadi Rp 7, 1 Triliun. Hal ini dikarenakan tambahan Rp 2,1 dari SILPA APBD tahun 2018.
"Kami jelas mempertanyakan dasar pemerintah mendepositokan anggaran sebesar Rp 2,9 Triliun daerah ke empat Bank. Rinciannya, di Bank BRI sebesar Rp 1, 5 Triliun, Bank BNI sebesar Rp 100 Milyar, Bank Mandiri sebesar Rp 50 Milyar, dan Bank Jatim Rp 1, 25 Triliun," jelasnya.
Baca juga: Di Gresik, Mahasiswa Demonstrasi Tolak RUU KUHP ke Kantor Bupati dan DPRD
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga plinplan dalam memberikan data terkait deposito ini. Beberapa kali menemui pihak DPKAD Bojonegoro, data selalu berubah-ubah. "Jelas ada sesuatu yang tidak beres," tegasnya.
Sementara itu, LSM Angling Dharma menuntut pelaksanaan proyek pembangunan jalan dan trotoar memperhatikan faktor keselamatan. Kordinator LSM Angling Dharma, Yasin menyatakan banyak proyek yang dikerjakan asal-asalan dan tidak memperhatikan keselamatan dan kesehatan masyarakat. "Kami minta proyek-proyek yang sembarangan ditindak tegas," ucapnya.
[irp]
Kedua rombongan pendemo ini tidak berhasil bertemu Bupati Bojonegoro Anna Muawwanah maupun Wakil Bupati Budi Irawanto. Padahal para pendemo sangat menunggu kedatangan para pimpinan Bojonegoro tersebut untuk mendiskusikan permasalahan tersebut. Perwakilan Pemkab Bojonegoro sempat ada yang keluar dan akan menjelaskan, tetapi ditolak para pengunjuk rasa. (Af/bro)
Editor : M Nur Afifullah