KLIKJATIM.Com | Bojonegoro - Penyerapan anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sangat rendah. Hal ini memicu protes mahasiswa yang akan menggeruduk kantor Bupati dan DPRD Bojonegoro untuk meminta penjelasan. Data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro memang menunjukkan serapan anggaran baru 31,19 �ri total sekitar Rp 7,1 Triliun.
[irp]
Baca juga: Puluhan Mahasiswa Tagih Janji Pemkab Tulungagung, Soal Perbaikan Jalan Rusak
Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Bojonegoro, M. Nur Khayyan menjelaskan, pihaknya sudah melakukan analisa anggaran. Dari hasil kajiannya, penyerapan anggaran ini tergolong sangat rendah karena sudah memasuki akhir tahun tetapi baru mencapai sekitar 30%. "Ini jelas akan mempengaruhi kualitas kinerja Pemkab Bojonegoro," ujarnya.
Ditegaskan, PMII sudah beberapa kali audiensi dengan dinas terkait. Di antaranya adalah Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan BPKAD Bojonegoro.
Baca juga: Jaga Mahasiswa Demo, Polisi di Nganjuk Berpeci Tanpa Senjata
Nur Khayyan menambahkan, beberapa dinas memang terbukti belum merealisasikan program yang sudah direncanakan. Semisal, Dinas Pertanian yang sampai saat ini hanya meresmikan Kartu Petani Mandiri tanpa tindak lanjut. "Alasannya anggaran. Kan tidak masuk akal," ucapnya.
Dua pihak yang akan dimintai penjelasan oleh mahasiswa. Bupati Bojonegoro Anna Muawanah sebagai pemimpin daerah, seharusnya punya kekuasaan lebih dalam memanfaatkan posisinya dalam mendorong produktifitas program-program terealisasi dengan maksimal. Agar nantinya hal semacam ini tidak merugikan masyarakat," tutur Nur Khayyan.
Baca juga: Kunjungan Wapres KH Ma'ruf Amin ke Ponorogo Disambut Demonstrasi Mahasiswa
[irp]
Selain Bupati, DPRD Bojonegoro juga bertanggungjawab atas permasalahan ini. Fungsi kontrol dan pengawasan selama ini seperti kurang berjalan dengan baik. "Kami besok akan audiensi terlebih dahulu ke Kantor Bupati dan DPRD Bojonegoro. Kalau masih tidak ada tanggapan dan perubahan yang berarti, bisa saja akan ada massa yang turun ke jalan," tandasnya. (Af/bro)
Editor : M Nur Afifullah