KLIKJATIM.Com I Pasuruan - Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Pasuruan Akhir Tahun Anggaran 2020 mendapatkan penolakan dari anggota dewan. Setidaknya empat fraksi yang menyatakan menolak LKPj Wali Kota Pasuruan pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Pasuruan, Senin (15/02/2021).
[irp]
Baca juga: Lindungi Hak Sipil Warga, 41 Pasangan di Lamongan Ikuti Isbat Nikah Terpadu 2026
Empat fraksi yang menolak itu di antaranya adalah Fraksi PKB, Golkar, PKS, dan Fraksi Amanat Pembangunan. Sementara itu ada dua fraksi yang menerima LKPj wali kota. Kedua fraksi itu yakni Fraksi Gerindra dan Fraksi Hanura-Nasdem- PDI-Perjuangan.
Rekomendasi semua fraksi itu dibacakan anggota DPRD Kota Pasuruan, Helmi, yang ditunjuk sebagai juru bicara.
Di bidang kesehatan, Fraksi PKS, menyorot tentang kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan RSUD Dr. R. Soedarsono. Fraksi PKS merekomendasikan agar rumah sakit pelat merah itu membuat SOP tentang pelayanan pasien di IGD.
SOP ini berkaitan bagaimana memberikan informasi yang cukup kepada pasien atau keluarga pasien tentang tindakan apa yang sedang dan akan dilakukan. “Sehingga tidak timbul persepsi bahwa pasien tidak dilakukan tindakan apa-apa,” tandasnya.
Baca juga: Riding Malam Hari? Perhatikan Enam Poin Penting Ini Agar Tetap #Cari_Aman di Jalan
Fraksi PKB menyinggung soal penanganan Covid-19 di Kota Pasuruan. Utamanya terkait penerima bantuan sosial yang dinilai tumpang tindih. Selain itu Fraksi PKB juga mengkritik amburadulnya aset Pemkot Pasuruan yang jadi temuan BPK.
“Sampai saat ini rekomendasi BPK tersebut belum ada yang ditindaklanjuti,” ucapnya.
Fraksi Amanat Pembangunan mengkritik langkah Pemkot Pasuruan dalam pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemi. Hal ini, menurut Fraksi Amanat Pembangunan, dilihat dari proses pengadaan masker yang seharusnya bisa digarap perajin lokal malah dilempar ke luar kota.
Baca juga: Menaker: Perjanjian Kerja Bersama Jadi Pijakan Perkuat Hubungan Industrial dan Produktivitas
“Atas poin-poin di atas, dan melihat aspirasi yang berkembang di masyarakat, maka rekomendasi Fraksi Amanat Pembangunan menolak LKPj Wali Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2020,” jelas politisi PAN ini.
Usai semua rekomendasi dibacakan, Wali Kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo menyampaikan terima kasih kepada DPRD Kota Pasuruan yang selama ini telah menjadi mitra Pemkot Pasuruan dan menghormati rekomendasi seluruh fraksi.“Beberapa rekomendasi akan menjadi masukan bagi pemerintah guna disempurnakan dalam pemerintahan yang akan datang,” pungkasnya. (ris)
Editor : Redaksi