KLIKJATIM.Com | Surabaya—Banyaknya keluarga penerima manfaat (KPM) pada program bantuan pangan non tunai (BPNT) yang dicoret tidak terlepas dari perbaikan data yang dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos). Perbaikan data itu dilakukan setiap bulan.
[irp]
Baca juga: Sah! P-APBD Sumenep 2026 Tembus Rp2,61 Triliun, Pemkab Pacu Pembangunan di Sisa Tahun
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jatim, M Alwi menjelaskan perihal daftar jumlah KPM BPNT di Jatim yang banyak dicoret pada awal tahun 2021 oleh pemerintah pusat tidak lepas dari perbaikan pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dari pusat.
“Ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Perbaikan itu dilakukan setiap bulan dan akan dipercepat. Jadi, kalau di bawah itu ada perubahan data, ya wajar karena memang ada perbaikan. Jika sesuai data awal menerima sekarang tidak menerima, ya usulkan ke kepala desa. Begitu juga bagi mereka yang tidak layak menerima bantuan, akan dievaluasi. Data diperbaiki agar lebih valid,” kata Alwi, Kamis (28/1/2021).
Dia menegaskan, bahwa kebijakan ini bukan semata-mata hanya pemangkasan. Tapi saat ini memang sedang ada perbaikan DTKS.
Baca juga: Dukung Program PLTS 100 GWp, PLN dan Pemprov Bali Akselerasi Infrastruktur Energi Bersih
“Sekarang sedang dilakukan perbaikan DTKS. Sekali lagi perbaikan. Bukan semata-mata pemangkasan,” tegasnya.
Disinggung terkait jumlah total KPM di Jatim, dia mengaku belum mengetahui secara pasti. Pasalnya, saat ini masih dilakukan usulan perbaikan dan tambahan data ke Kementerian Sosial (Kemensos).
“Belum tahu mas. Karena sekarang masih dilakukan usulan perbaikan dan tambahan oleh kabupaten/kota ke Kemensos. Angka finalnya belum,” imbuhnya.
Dinsos Jatim mengaku saat ini masih menunggu hasil verifikasi perbaikan DTKS dari kabupaten/kota se-Jatim.
“Kami masih menunggu verifikasi dari kabupaten/kota. Ini masih proses verifikasi perbaikan DTKS,” pungkasnya. (hen)
Editor : Redaksi