GRESIK – Proses pencairan anggaran desa di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, tidak bisa tepat waktu. Seakan sudah menjadi kebiasaan bahwa setiap tahunnya selalu molor.
Terbukti pada tahun ini. Sampai pertengahan Februari 2019 masih belum ada yang cair. “Ya memang seperti ini setiap tahun,” tutur Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Gresik, Nurul Yatim, Rabu (13/02/2019).
Sehingga tidak heran jika setiap awal tahun seluruh desa belum memiliki anggaran sama sekali. “Makanya kalau awal tahun seperti ini jangan membebankan program kepada desa,” imbuh Kades Baron, Kecamatan Dukun, tersebut kepada awak media.
[irp]
Biasanya pencairan baru ada pada pertengahan tahun. Sekitar bulan Agustus. Saat ini masing-masing kepala desa masih melengkapi berkas usulan pencairan untuk diajukan kepada Pemerintah Daerah.
Hal senada juga dibenarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Gresik, Edi Hadi Siswoyo. Memang untuk anggaran desa biasanya selalu cair di pertengahan tahun anggaran.
“Tapi untuk tahun ini kami usahakan bisa cair pada bulan Maret,” katanya.
Namun, hal ini harus ada komitmen bersama. Secepatnya pihak desa mengajukan usulan pencairan sehingga bisa segera diproses. “Supaya pembangunan di desa bisa segera dilakukan,” lanjut Mantan Kabag Hukum itu.
[irp]
Dalam penyusunan usulan pencairan anggaran memang ada syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya harus melengkapi dengan laporan penggunaan anggaran pada tahun sebelumnya.
“Kan ada SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tahun lalu. Bisa langsung digunakan,” tambah Edi, disinggung terkait kosongnya anggaran yang berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan di desa. (rf/hen)
Editor : Redaksi
