"Banyuwangi serius melakukan pendataan bansos bagi warga yang terdampak pandemi," kata Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, Rabu (7/10/2020).
Cek Bansos Covid-19 membuka pelaporan online bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak pandemi Covid-19. Sistem pelaporan ini digunakan untuk menampung warga yang belum terdaftar di skema jaring pengaman sosial, baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Selain itu, warga bisa mengecek para penerima bansos dari pusat, provinsi, maupun kabupaten.
“Ada kemungkinan warga terdampak belum menerima bantuan. Untuk itu, kami menyediakan pelaporan online, di samping warga bisa juga lapor ke desa atau kelurahan atau kecamatan,” ujar Anas.
Pelaporan online tersebut terintegrasi dalam sebuah program Smart Kampung. Smart kampung yang digagas Pemkab Banyuwangi sejak 2016. Ini memberikan banyak kemudahan dalam penanganan Covid-19, termasuk dalam pendataan penerima bantuan sosial (bansos).
Selama ini, pemkab Banyuwangi telah melakukan pendataan warga miskin penerima bantuan dari pemerintah yang di-input ke dalam program Smart Kampung yang perekamannya by name by address by NIK. Dari data yang sudah ada, lantas dikategorisasikan mana yang bantuan pusat, provinsi, maupun kabupaten.
"Karena datanya terintegrasi, yang sudah mendapat bantuan pusat tidak akan bisa mendapatkan bantuan provinsi. Kemungkinan terjadi penerima ganda sangat kecil," katanya.
Anas melanjutkan, dalam pelaporan bansos online tersebut terdapat dua fitur. Pertama, pelaporan warga yang belum menerima bantuan. Warga bisa melaporkan dirinya sendiri atau melaporkan orang lain yang dinilai layak dibantu. Basisnya adalah nomor induk kependudukan (NIK) yang disilangkan dengan Smart Kampung.
"Jadi misal si A melaporkan tetangganya, si B, nah padahal si B ternyata sudah terdaftar sebagai penerima bantuan, maka otomatis tertolak,” ujarnya.
Fitur kedua adalah pengecekan penerima bansos. Warga cukup memasukkan NIK untuk mengetahui apakah sudah termasuk daftar penerima bantuan atau belum. "Tinggal masukkan NIK, akan ketahuan sudah atau belum mendapatkan bantuan," kata Anas.
Laporan warga yang masuk akan diverifikasi dengan dua tahap. Pertama, NIK disilangkan dengan basis data Pemkab Banyuwangi di Smart Kampung. Jika NIK terdeteksi sebagai penerima bantuan, maka otomatis tertolak. Smart Kampung sendiri adalah sistem digitalisasi pelayanan publik hingga tingkat desa yang dikembangkan Pemkab Banyuwangi.
Verifikasi kedua, ketika warga yang melapor memang belum menerima bansos lainnya, maka tim akan menilai kelayakannya. ”Jika dinyatakan layak, maka bantuan disalurkan. Kami membikin SOP, bantuan tersalurkan paling lambat seminggu sejak dinyatakan layak,” jelasnya. (rtn)
Editor : Apriliana Devitasari
Kreatif Kampanyekan #Cari_Aman, Konten Duta Keselamatan Berkendara Astra Honda Tembus 4,8 Juta Views
KLIKJATIM.Com | Jakarta – Konsistensi dan kreativitas dalam mengemas ide menjadi kunci sukses bagi para duta keselamatan berkendara Astra Honda.…
Sinergi Berkelanjutan, PT Pelindo Terminal Petikemas Berikan Wajah Baru Sarana Publik bagi Masyarakat
KLIKJATIM.Com | Surabaya – PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) bersama dengan PT Terminal Teluk Lamong (TTL) mempertegas komitmen bisnis berkelanjutan berbasi…
Sabet Gelar Duta Ekonomi Kreatif di POI 2026, Meylanie Nabillavaissa Harumkan Nama Lamongan
KLIKJATIM.Com | Deli Serdang – Prestasi membanggakan kembali diukir oleh putra-putri terbaik Kabupaten Lamongan di kancah nasional…
Bea Cukai dan Satpol PP Kediri Sita 6.896 Batang Rokok Ilegal
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Kediri, Jawa Timur, dan tim gabungan menyita 6.896 batang rokok tanpa pita cukai dalam operasi pemberantasan barang…
Khofifah Sambut 120 Siswa ADEM Repatriasi, Tekankan Pendidikan Berkualitas dan Penguatan Nasionalisme
KLIKJATM.Com | Sidoarjo – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut kedatangan 120 peserta Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Repatriasi 2…
Target 40 Ribu, Realisasi Rumah Subsidi di Jatim Baru Tercapai 8.600 Unit
Realisasi penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Jawa Timur tercatat baru mencapai kisaran 8.600 unit per…