Jumat, 21 Agu 2026 05:06 WIB
klikjatim.com skyscraper
klikjatim.com skyscraper

45 Ribu Petani Belum Terima Kartu Tani, Kinerja Dispertahorbun Bangkalan Dituding jadi Biang Kerok

avatar klikjatim.com
  • URL berhasil dicopy
Anggota DPRD Bangkalan Fathur Rosi.suryadi arfa/klikjatim.com
Anggota DPRD Bangkalan Fathur Rosi.suryadi arfa/klikjatim.com

KLIKJATIM.Com | Bangkalan -  Kalangan DPRD Bangkalan menuding Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ( Dispertahorbun) Kabupaten Bangkalan menjadi penyebab banyaknya petani yang belum menerima kartu tani. Akibatnya  ada 45 ribu petani yang tidak bisa mengakses pupuk bersubsidi dari pemerintah.  "Banyak petani yang mulai mengeluhkan ketersediaan pupuk di kabupaten Bangkalan, sedangkan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi harus memiliki kartu tani," ujarnya anggota DPRD Bangkalan Fathur Rosi, Kamis (02/10/2020).

KPK Periksa 13 Saksi, Dua Kades di Bangkalan Ikut Terseret
Jumat, 17 Apr 2026 08:38 WIB
KPK Periksa 13 Saksi, Dua Kades di Bangkalan Ikut Terseret

[irp]

Hingga saat ini, menurut data Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Dispertahorbun) kabupaten Bangkalan, dari 67 ribu petani di kabupaten Bangkalan hanya 22 ribu petani yang memiliki kartu tani, 45 lainnya tidak memiliki kartu tani.

Fathur Rosi menuding Dispertahorbun lelet  dalam mensosialisasikan dan menangani permasalahan kartu tani, Sehingga banyak petani yang kini dirugikan lantaran tidak bisa mendapat pupuk bersubsidi.

Diketahui, pendistribusian pupuk subsidi mengacu pada elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) by name by address. Per 1 September 2020 untuk tahap awal, kartu tani akan diterapkan di empat daerah, yaitu Pulau Jawa, Madura, Sumbawa, dan Sumbawa Barat.

Namun demikian, Fathur masih berharap pihak terkait bergerak cepat. Sehingga bisa ditemukan solusi untuk memenuhi kebutuhan pupuk. "Semoga ada solusi terbaik dari Dispertahorbun untuk menutupi semua kekurangan  kartu tani tersebut," harapnya.

Ditempat tepisah  Kepala Dispertahorbun Kabupaten Bangkalan, Puguh Santoso menjelaskan pihaknya telah melakukan tahapan-tahapan serta pendataan secara selektif. Ini agar penyaluran pupuk bersubsidi di kabupaten Bangkalan benar-benar tepat sasaran pada masyarakat tani yang membutuhkan. 

"Saat ini teman-teman di lapangan masih melakukan pencacahan dan verifikasi dibawah, agar tepat sasaran," pungkasnya. (rtn)

Komisi III DPRD Bangkalan Soroti Kelalaian Pemkab dalam Penanganan Sampah
Jumat, 30 Jan 2026 18:15 WIB
Komisi III DPRD Bangkalan Soroti Kelalaian Pemkab dalam Penanganan Sampah

Berita Terbaru