KLIKJATIM.Com | Surabaya—Ribuan lahan produktif di sejumlah kabupaten/kota di Jatim menyusut. Indikasi penyusutan lahan produktif itu yang paling utama tidak adanya peraturan daerah (perda) terkait lahan pangan produktif berkelanjutan (LP2B).
Dari total 38 kabupaten/kota di Jatim baru ada 14 daerah yang memiliki perda LP2B. Sementara 24 daerah lainnya belum memiliki aturan pasti terkait lahan produktif.
[irp]
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim, Hadi Sulistyo mengungkapkan, dari 38 kabupaten/kota di Jatim, hanya ada 14 daerah yang memiliki Perda tentang LP2B. Sedangkan 24 daerah lainnya belum memiliki Perda secara spesifik tentang LP2B atau masih berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW).
"Di Jatim baru ada 14 daerah saja yang memiliki Perda LP2B, sisanya masih berupa RT/RW," ujar Hadi kepada Klikjatim.com, Senin (10/8/2020).
Berdasarkan catatan Distan Jatim, penyusutan lahan produktif hingga 2019 terus mengalami peningkatan. Saat ini saja, luas lahan produktif di Jatim sekitar 1.214.909 hektar.
Sedangkan menurut hasil kajian Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), tercatat dari tahun 2018 ke 2019 lahan pertanian yang beralih fungsi mencapai 9.597 hektar. Lahan tersebut beralih fungsi menjadi perumahan, industri hingga pergudangan.
Dengan kondisi itu, Hadi menuturkan, pihaknya akan terus mendorong Pemda di 24 daerah tersebut untuk segera menyusun dan menerbitkan Perda tentang LP2B. "Kami terus berusaha mendorong daerah-daerah agar segera membuat Perda LP2B," kata dia.
[irp]
Ditambahkan Hadi, minimnya daerah yang memiliki Perda tersebut dikarenakan setiap daerah di Jatim memiliki kondisi yang berbeda-beda. Dan pembuatan Perda tersebut juga atas wewenang masing-masing daerah.
Sekadar informasi, 14 daerahq di Jatim yang sudah memiliki Perda LP2B diantaranya adalah Kabupaten Gresik, Mojokerto, Lamongan, Malang, Ngawi, Madiun, Probolinggo, Bangkalan, Trenggalek, Tulungagung, Situbondo, Sumenep, Lumajang, dan Kota Batu. (mkr)
Editor : Redaksi
