KLIKJATIM.Com | Gresik - DPRD Kabupaten Gresik memastikan anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Bupati (Pilbup) Gresik Desember 2020 mendatang masih aman. Namun usulan penambahan anggaran untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) oleh KPUD Gresik hingga kini belum dibahas.
[irp]
Wakil Ketua DPRD Gresik Asluchul Alif Maslichan kepada Klikjatim menjelaskan, hingga kini anggaran pelaksanaan Pilkada yang diajukan dalam APBD 2020 masih tetap. Masing-masing untuk pos belanja Komisi Pemilhan Umum Daerah (KPUD) Gresik sebesar Rp 61,1 miliar. Serta untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gresik sebesar Rp 14 miliar.
"Masih tetap kok tidak ada refokusing atau pengeprasan anggaran sebagaimana yang terjadi pada pos belanja lainnya," jelas Wakil Ketua DPRD Gresik asal Partai Gerindra ini.
Dokter yang akrab dipanggil Mas Alif ini menambahkan, seluruh kegiatan Pilbup Gresik 2020 diserahkan ke KPUD Gresik sebagai pelaksananya. Dan hingga kini berdasarkan keterangan pihak KPUD Gresik tahapan menuju Pilbup sudah dimulai dengan pengaktifan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). "Tidak ada masalah kok untuk anggaran Pilbup Gresik, masih sesuai jadwal dan tahapannnya sudah berjalan," terang Mas Alif yang dikenal kalangan milenial Gresik ini.
[irp]
Sebelumnya KPUD Gresik siap melanjutkan tahapan agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gresik. Dan agenda yang dilakukan mulai Senin (15/6/2020) adalahmelanjutkan pelantikan badan penyelenggara ad hoc. Di antaranya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Ketua KPU Gresik Akhmad Roni saat ditemui di sela rapat persiapan pelaksaan Pilkada bersama Kemendagri via daring di Gedung Pemkab Gresik mengatakan, pihaknya tengah membahas tambahan anggaran dalam pelaksanaan Pilkada kali ini. Penyebabnya, tambahan itu digunakan untuk mengikuti penerapan protokol kesehatan. Untuk kegiatan ini tidak ada dalam pembahasan sebelumnya.
"Pada prinsipnya, KPU siap dengan lanjutan proses Pilkada ini, namun dengan berbagai syarat yang diajukan oleh KPU. Termasuk, KPU butuh dukungan anggaran. Karena, anggaran yang sudah kami susun dulu, tidak mempertimbangkan protokol kesehatan. Sementara, pelaksanaan Pilkada nanti akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan protokol kesehatan, sehingga itu membutuhkan tambahan anggaran," ujar Roni.
[irp]
Dikatakan, tambahan anggaran memang diperlukan dalam pelaksanaan agenda Pilkada saat ini, di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Kendati anggaran protokol kesehatan, kata Roni, dapat diupayakan antara melakukan optimalisasi anggaran yang sudah ada atau memang membutuhkan tambahan anggaran baru.
"Ada dua skema. Jadi, KPU dapat melakukan optimalisasi anggaran karena memang ada beberapa pos anggaran yang bisa jadi tidak dilaksanakan, karena mempertimbangkan unsur new normal. Misalnya, Bimtek yang melibatkan banyak orang itu kan dialihkan melalui daring, tentu anggaran itu bisa dialihkan," kata Roni.
Sementara itu pihaknya diminta untuk menganggarkan protokol Covid. Nah, itu yang akan dilihat. berapa yang akan dianggarkan dan berapa yang bisa dilakukan optimalisasi.
Roni mengaku, dalam pembahasan sebelum pandemi Covid-19 melanda, disepakati mendapat anggaran sebesar Rp 61,1 miliar. Namun, anggaran ini belum mencakup kebutuhan penegakan protokol kesehatan, seperti pemakaian APD untuk petugas di lapangan hingga adanya tambahan TPS. (hen)
Editor : Abdul Aziz Qomar
