KLIKJATIM.Com | Jakarta – Sejumlah tokoh masyarakat sipil menyoroti kondisi demokrasi dan arah kebijakan negara yang dinilai semakin menjauh dari fungsi utamanya sebagai alat distribusi keadilan dan kemakmuran rakyat. Kritik tersebut mengemuka dalam kegiatan nonton bareng dan diskusi film Pesta Babi yang digelar Institut Harkat Negeri di Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said menilai telah terjadi gejala serius dalam praktik kekuasaan, di mana negara lebih diarahkan menjadi mesin elektoral dibanding instrumen pelayanan publik.
“Ada gejala akut ketika negara yang semula menjadi alat pembagi kemakmuran dan pencipta keadilan direduksi menjadi mesin elektoral,” ujarnya.
Menurut Sudirman, berbagai kebijakan publik saat ini kerap dikaitkan dengan kepentingan politik jangka pendek. Ia mencontohkan sejumlah program maupun kebijakan yang dinilai lebih berorientasi elektoral daripada kepentingan rakyat secara luas.
Sudirman juga menyoroti lemahnya fungsi lembaga formal seperti DPR dan partai politik dalam mengawal kepentingan publik. Karena itu, ia mendorong masyarakat sipil dan generasi muda untuk memperkuat konsolidasi dan membangun gerakan bersama.
“Ini menjadi wake up call bagi masyarakat sipil untuk bangkit dan bersatu. Momentum seperti ini penting untuk menata diri dan memperkuat solidaritas,” tegasnya.
Dalam diskusi tersebut, mantan Direktur Eksekutif Perludem, Annisa Nur Agustyati menilai mahalnya ongkos politik menjadi salah satu akar persoalan yang mendorong praktik eksploitasi sumber daya alam.
Menurutnya, tingginya biaya politik membuat elite politik memiliki ketergantungan besar terhadap pendanaan dari pemodal.
“Ketika biaya politik mahal, maka muncul praktik-praktik eksploitatif dan ekstraktif sebagai balas jasa kepada pihak yang mendanai,” ujarnya.
Isu eksploitasi sumber daya alam di Papua juga menjadi sorotan dalam diskusi tersebut. Tokoh hukum senior Todung Mulya Lubis menilai pendekatan keamanan yang dominan di Papua menunjukkan kegagalan negara dalam membangun keadilan sosial bagi masyarakat setempat.
“Papua adalah bagian dari Indonesia dan harus diperlakukan secara adil sebagai warga negara,” katanya.
Mantan Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara juga menyoroti ketimpangan yang masih terjadi di Papua di tengah eksploitasi sumber daya alam yang terus berlangsung.
“Sumber daya alam terus diambil, tetapi masyarakat tetap hidup dalam ketimpangan. Sudah saatnya kita mengatakan cukup atas penderitaan Papua,” ujarnya.
Sementara itu, arsitek dan pemikir perkotaan Marco Kusumawijaya mengajak masyarakat lebih kritis terhadap berbagai proyek pembangunan yang mengatasnamakan kepentingan publik namun dinilai justru merugikan masyarakat dan lingkungan.
Jurnalis senior asal Lamalera, Nusa Tenggara Timur, Bona Beding menjelaskan simbol salib yang muncul dalam film Pesta Babi sebagai lambang penderitaan sekaligus pembebasan.
“Salib bukan hanya simbol penderitaan, tetapi juga simbol pembebasan dari kekejaman,” ujarnya.
Mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin menegaskan pentingnya mengembalikan fungsi negara sebagai distributor keadilan. Menurutnya, hal itu harus dimulai dari memperbaiki relasi manusia dengan alam.
“Kita pada hakikatnya hanya dititipi untuk merawat alam, bukan menguasai atau memilikinya,” tandas Lukman.
Editor : Abdul Aziz Qomar
