KLIKJATIM.Com | Jember – Penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite di Kabupaten Jember terungkap. Dua warga berinisial SD dan HR diduga membeli barcode melalui platform e-commerce untuk mengakali sistem pembelian BBM subsidi. Pertalite yang dibeli dalam jumlah besar kemudian ditampung menggunakan jeriken dan dijual kembali ke sejumlah kios pengecer.
Praktik tersebut dibongkar Satreskrim Polres Jember di sebuah pekarangan di Dusun Ojur, Desa Sempolan, Kecamatan Silo, Rabu (4/11/2026) sekitar pukul 15.30 WIB.
Kapolres Jember AKBP Alaiddin mengungkapkan, kedua tersangka menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi untuk menampung Pertalite saat melakukan pengisian di SPBU. Salah satu kendaraan yang digunakan berupa mobil Daihatsu Avanza hitam bernomor polisi DK 1734 JZ.
Mobil tersebut dilengkapi dua selang sepanjang sekitar satu meter yang terhubung dengan jeriken di dalam kendaraan. Modifikasi itu diduga digunakan untuk mengumpulkan BBM dalam jumlah besar sekaligus mengelabui pengawasan di SPBU.
"Modus operandinya, tersangka SD dan HR melakukan penyalahgunaan BBM jenis Pertalite dengan menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi. Kendaraan tersebut digunakan untuk mengelabui aparat penegak hukum maupun pengawas di SPBU," ujar Alaiddin dalam konferensi pers di Aula Rupatama Mapolres Jember, Senin (9/11/2026).
Kasat Reskrim Polres Jember AKP Ario Senopati Joyonegoro menjelaskan, kedua tersangka memperoleh barcode dari e-commerce untuk mengakses pembelian Pertalite menggunakan identitas kendaraan milik orang lain.
Dengan cara tersebut, tersangka bisa membeli Pertalite dalam jumlah besar. Bahkan, volume pembelian setiap harinya diperkirakan mencapai 100 hingga 200 liter.
"Pelaku berinisial SD dan HR menggunakan barcode milik orang lain. Karena Pertalite merupakan BBM bersubsidi, mereka menggunakan barcode yang dibeli melalui e-commerce. Dalam sehari, mereka bisa membeli lebih dari 100 hingga 200 liter," ungkap Ario.
Pertalite tersebut dibeli dari salah satu SPBU di wilayah Kecamatan Silo. Setelah terkumpul, BBM dipindahkan ke dalam jeriken sebelum didistribusikan kembali ke toko atau kios pengecer di sekitar wilayah tersebut.
Berdasarkan keterangan sementara, praktik penyalahgunaan BBM subsidi itu telah berlangsung sekitar dua pekan. Polisi masih mengembangkan penyidikan untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk pihak SPBU yang menjadi lokasi pembelian.
Dari praktik tersebut, kedua tersangka diduga memperoleh keuntungan cukup besar. Ario menyebut, modal pembelian Pertalite yang dikeluarkan setiap hari mencapai sekitar Rp3.320.000, sedangkan keuntungan yang diperoleh diperkirakan mencapai setengah dari modal.
"Kalau keuntungannya, modal yang dikeluarkan per hari itu Rp3.320.000. Keuntungannya kurang lebih setengahnya," jelasnya.
Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menyita satu unit mobil Daihatsu Avanza, satu STNK, 14 jeriken berkapasitas masing-masing 35 liter, dua selang sepanjang satu meter, satu telepon genggam, serta uang tunai Rp250 ribu.
Alaiddin menyebut, kedua tersangka belum pernah tercatat melakukan tindak pidana sebelumnya. Namun, keduanya diduga tergiur keuntungan dari penjualan kembali BBM bersubsidi dengan harga lebih tinggi.
Polisi memastikan penyidikan masih berlanjut untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat. Termasuk menelusuri dugaan keterlibatan pihak SPBU tempat kedua tersangka membeli Pertalite.
"Untuk kemungkinan adanya keterlibatan pihak SPBU, masih kita dalami. Saat ini masih dalam pemeriksaan," tegas Ario.
Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Keduanya terancam hukuman penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.
"Ancaman pidananya paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar," tegas Alaiddin.
Polisi mengingatkan bahwa BBM bersubsidi harus digunakan sesuai peruntukannya. Praktik penimbunan dan penjualan kembali Pertalite untuk memperoleh keuntungan pribadi dapat mengganggu distribusi energi bersubsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat yang berhak.
Editor : Abdul Aziz Qomar
