KLIKJATIM.Com | Jakarta – Pemerintah memperketat penindakan terhadap praktik penyimpangan dalam perdagangan beras. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam delapan kasus pelanggaran yang melibatkan 15 merek beras.
Penindakan tersebut mencakup berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari pengoplosan, manipulasi mutu, hingga penyimpangan dalam perdagangan beras. Pemerintah memastikan proses hukum akan terus berjalan untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat.
"Kami umumkan sekarang ini ada 15 merek beras (yang melanggar), yang tersangka 13 dalam 8 kasus," kata Amran dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (8/11/2026).
Amran menegaskan, pemerintah tidak akan memberikan toleransi kepada pelaku usaha yang sengaja mempermainkan komoditas pangan, terlebih beras yang mendapatkan dukungan subsidi pemerintah.
Menurutnya, praktik penyimpangan tersebut bukan hanya merugikan konsumen, tetapi juga mengganggu tata niaga pangan dan upaya menjaga stabilitas harga di tingkat masyarakat maupun petani.
"Jangan mempermainkan pangan karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Itu strategis, itu vital. Jadi tolong juga para pengusaha besar maupun menengah jangan mempermainkan ini," tegasnya.
Mentan juga menyoroti pelanggaran standar mutu serta penjualan beras dengan harga melampaui harga eceran tertinggi (HET). Ia meminta para pelaku usaha segera mematuhi ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah sebelum aparat mengambil tindakan hukum.
Amran menjelaskan, kebijakan harga beras memiliki dua kepentingan yang harus dijaga secara bersamaan, yakni melindungi konsumen melalui HET dan menjamin kesejahteraan petani melalui harga pembelian pemerintah (HPP).
"Beras ini disubsidi pemerintah. Ada HET untuk menjaga konsumen dan HPP untuk menjaga petani. Dua-duanya kita jaga. Jangan ada yang mengambil keuntungan semena-mena. Pasti kami kejar dan kami tindak," ujarnya.
Ia memastikan pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi tegas, mulai dari pencabutan izin usaha hingga proses pidana. Ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara dan denda hingga Rp1,5 miliar juga dapat diterapkan sesuai ketentuan hukum.
Dalam pengungkapan kasus pengoplosan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Amran turut membeberkan sejumlah modus yang digunakan pelaku.
Modus tersebut antara lain membawa beras ke tempat penggilingan untuk diproses ulang, mengemasnya kembali menggunakan karung berbeda, hingga membongkar muatan di lokasi tersembunyi untuk mengganti kemasan dan identitas produk.
Upaya pengawasan juga melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam kurun waktu sekitar dua minggu, Kementerian Pertanian menerima 340 laporan melalui kanal pengaduan Lapor Pak Amran.
Laporan tersebut tidak hanya berkaitan dengan beras, tetapi juga mencakup persoalan pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga program cetak sawah.
Amran mengapresiasi dukungan kepolisian, kejaksaan, dan seluruh aparat penegak hukum dalam mengungkap berbagai pelanggaran di sektor pangan. Ia menegaskan, penindakan tidak akan berhenti pada kasus yang telah terungkap.
Pengawasan terhadap dugaan pelanggaran mutu beras, khususnya beras fortifikasi, sebenarnya telah dilakukan pemerintah sejak April 2026.
Pengawasan kemudian diperluas pada Juli hingga Agustus 2026 di 11 provinsi. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah memeriksa 190 sampel dari 27 nama dagang.
Hasil pemeriksaan menunjukkan 25 merek tidak memenuhi standar kandungan gizi dan mutu. Ketidaksesuaian ditemukan antara hasil pengujian laboratorium dengan informasi yang tercantum pada kemasan produk.
Temuan tersebut diumumkan Amran pada 15 September 2026. Pemerintah saat itu juga memerintahkan penarikan produk, pencabutan izin, serta pemrosesan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab.
Proses penegakan hukum berlanjut dengan penyidikan terhadap produsen PT DTA pada 21 Oktober 2026.
Selanjutnya, pada 30 Oktober 2026, Satgas Pangan Polri bersama Polda Sumatra Utara mengungkap dugaan pelanggaran produksi beras fortifikasi di PT UDS, Kabupaten Deli Serdang. Dalam pengungkapan tersebut, petugas menyita lebih dari 15 ton beras beserta sejumlah mesin produksi.
Sebagai langkah pembenahan pengawasan dan tata kelola perizinan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga memberlakukan moratorium sementara penerbitan izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) untuk beras fortifikasi pada awal November 2026.
Pemerintah memastikan pengawasan akan terus diperkuat, mulai dari proses produksi, pengemasan, distribusi, hingga penjualan. Langkah tersebut diharapkan dapat menutup celah penyimpangan sekaligus menciptakan perdagangan beras yang lebih sehat.
Amran menegaskan, seluruh upaya penindakan dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus melindungi kepentingan masyarakat dan petani.
"Langkah tegas tersebut bukan hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga melindungi konsumen dari produk yang tidak sesuai standar serta menjaga petani agar tidak dirugikan oleh praktik perdagangan yang tidak sehat," pungkasnya.
Editor : Wahyudi
