KLIKJATIM.Com | Jember – Kesulitan ekonomi membuat seorang ibu berinisial Sun, warga Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, nekat mengambil tiga karung beras dari sebuah minimarket di kawasan Perumahan Bumi Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates. Beras tersebut diduga diambil untuk memenuhi kebutuhan makan anak-anaknya setelah kehilangan pekerjaan.
Peristiwa itu terjadi pada 25 Oktober 2026. Sun yang disebut berusia 45 tahun mengambil tiga karung beras dengan berat masing-masing lima kilogram. Namun, aksinya terekam kamera pengawas (CCTV) sehingga diketahui pihak minimarket.
Pemilik toko kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Setelah identitas dan keberadaannya diketahui, Sun diamankan petugas.
Kanit Reskrim Polsek Kaliwates, Ipda Danang Priswantoro membenarkan kejadian tersebut. Berdasarkan penelusuran awal, tindakan Sun diduga dipicu kondisi ekonomi keluarga yang sedang terpuruk.
"Jadi memang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi pelaku ini bisa dibilang kurang mampu," kata Danang.
Meski demikian, persoalan tersebut tidak berlanjut ke proses hukum seperti penanganan perkara pencurian pada umumnya. Setelah mengetahui kondisi keluarga Sun, pemilik minimarket memilih memaafkannya.
Diketahui, Sun kehilangan pekerjaan setelah gudang tembakau tempatnya bekerja tidak lagi beroperasi. Sejak saat itu, dia kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, termasuk menyediakan makanan bagi anak-anaknya.
Kondisi tersebut kemudian mendapat perhatian Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto. Pada Senin (2/11/2026), dia mendatangi rumah Sun di Dusun Renes, Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, untuk melihat langsung kondisi kehidupan keluarga tersebut.
Rumah yang ditempati Sun bersama keluarganya sebagian besar masih berdinding bambu. Dalam kunjungan itu, Widarto juga memberikan santunan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi keluarga Sun.
Menurut Widarto, kejadian tersebut menjadi gambaran bahwa persoalan kemiskinan masih membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah. Penanganannya tidak cukup hanya mengacu pada angka statistik, tetapi juga harus melihat kondisi masyarakat secara langsung.
Dia mengapresiasi penurunan jumlah absolut penduduk miskin di Kabupaten Jember sekitar 15 ribu orang dalam setahun terakhir. Namun, capaian tersebut dinilai belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan karena masih ada warga yang membutuhkan bantuan tetapi belum tersentuh program perlindungan sosial.
"Kami mengapresiasi penurunan jumlah absolut kemiskinan di Kabupaten Jember. Tapi kita semua masih punya pekerjaan rumah atas persoalan kemiskinan tersebut," ujar Widarto kepada wartawan di Jember, Selasa (3/11/2026).
Widarto mengungkapkan, Sun juga menghadapi kendala administrasi kependudukan yang membuatnya kesulitan mengakses bantuan pemerintah. Salah satunya karena tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jember.
Selain itu, Sun telah berpisah dari suami pertamanya selama 14 tahun. Sementara hubungan rumah tangga berikutnya hanya dilakukan melalui pernikahan siri dan belum tercatat secara administratif.
"Pasca bercerai dari suaminya selama 14 tahun, ia tak memiliki KTP. Rumah tangga keduanya pun hanya sebatas pernikahan secara siri, belum didaftarkan secara administrasi," jelasnya.
Menurut Widarto, kondisi tersebut menunjukkan bahwa warga miskin yang terkendala dokumen kependudukan berpotensi semakin sulit mendapatkan akses bantuan sosial.
Karena itu, dia meminta pemerintah daerah memperkuat pendataan langsung ke lapangan. Pendataan tidak boleh hanya bergantung pada kelengkapan administrasi, tetapi juga harus mampu menjangkau masyarakat dengan kondisi rentan.
Kasus yang dialami Sun menjadi pengingat bahwa kemiskinan bukan sekadar persoalan rendahnya pendapatan. Keterbatasan lapangan pekerjaan, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga persoalan administrasi kependudukan turut memengaruhi kemampuan masyarakat untuk keluar dari kondisi tersebut.
Widarto berharap pemerintah daerah segera menindaklanjuti kondisi keluarga Sun melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait. Dengan begitu, warga yang membutuhkan tidak terus berada di luar jangkauan program bantuan sosial.
Editor : Abdul Aziz Qomar
