KLIKJATIM.Com | Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bergerak cepat mendukung akselerasi transisi energi nasional dengan memfasilitasi sertifikasi kompetensi teknis bagi 60 calon asesor dari 18 lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Langkah strategis yang berlangsung pada 29–31 Oktober 2026 ini disiapkan untuk menopang program pembangunan PLTS berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, menegaskan bahwa eksekusi pembangunan infrastruktur PLTS skala raksasa menuntut ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil dan bersertifikat di setiap rantai proses kerja.
"Pengembangan energi terbarukan harus diikuti dengan penyiapan SDM yang kompeten. Kita perlu memastikan tenaga kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga dapat berkontribusi maksimal dalam pembangunan dan pengembangan PLTS nasional," tegas Darmawansyah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (31/10/2026).
Pelaksanaan sertifikasi kompetensi digelar secara simultan di tiga lokasi berbeda dengan melibatkan masing-masing 20 peserta serta fokus skema keahlian yang spesifik:
- SMKN 1 Garut: Fokus pada skema Pelaksana Pemasangan dan Pembangunan PLTS Atap (Rooftop).
- Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung: Fokus pada skema Inspektur Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTS.
- Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Serang, Banten: Fokus pada skema Pelaksana Senior Pemeliharaan PLTS.
Agenda sertifikasi ini diuji langsung oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Energi Terbarukan melalui skema program Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Sementara itu, Kepala Sekretariat BNSP, Moh. Amir Syarifuddin, menggarisbawahi bahwa kegiatan ini merupakan bagian integral dari penguatan ekosistem sertifikasi SDM di sektor energi hijau. Menurutnya, penguatan ekosistem membutuhkan sinergi multi-pihak yang solid.
"Keterlibatan berbagai pihak—mulai dari pemerintah, regulator, BNSP, LSP, perguruan tinggi, lembaga pelatihan vokasi, SMK, lembaga riset, asosiasi profesi, hingga dunia industri—sangat diperlukan agar pengembangan kompetensi dan sertifikasi berjalan terpadu serta sesuai dengan kebutuhan sektor energi terbarukan," jelas Amir.
Sebanyak 18 lembaga pendidikan dan vokasi bereputasi turut mengirimkan perwakilannya dalam program ini. Di antaranya BBPVP Serang, Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Politeknik Negeri Bandung (Polban), Telkom University Bandung, Institut Teknologi Sumatera (ITERA), Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, Universitas Dian Nusantara, serta deretan SMK/SMA di Jawa Barat.
Para peserta yang terdiri dari jajaran dosen, instruktur vokasi, dan guru SMK ini disiapkan untuk menjadi ujung tombak uji kompetensi. Setelah kompetensi teknis mereka terverifikasi, para calon asesor ini akan melanjutkan pemenuhan kualifikasi resmi menjadi asesor kompetensi, sehingga mampu membuka layanan sertifikasi mandiri di institusi masing-masing.
Melalui penguatan jaringan LSP dan ketersediaan asesor kompetensi yang merata, Kemnaker optimistis akses masyarakat serta tenaga kerja untuk memperoleh pengakuan kualifikasi resmi di bidang industri energi terbarukan akan semakin terbuka lebar
Editor : Fatih
