KLIKJATIM.Com | Surabaya – Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) menghadirkan tantangan baru dalam penanganan krisis komunikasi. Kemampuan teknologi ini menghasilkan video dan suara yang menyerupai tokoh asli berpotensi menyesatkan masyarakat jika tidak diimbangi dengan verifikasi dan respons yang cepat.
Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam sesi Panel 5 Indonesia Digital Media Conference (IDMC) 2026 bertajuk “Masa Depan Penanganan Krisis Komunikasi di Era AI” di Shangri-La Hotel Surabaya, Kamis (29/10/2026).
Diskusi yang dipandu Bendahara Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Gaib Maruto Sigit, tersebut menghadirkan Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas), Haviez Gautama; Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi; serta Badan Pertimbangan dan Pengawas Organisasi AMSI, Wenseslaus Manggut.
Wakil Ketua Umum Perhumas, Haviez Gautama, menekankan pentingnya mengidentifikasi dan menangani isu sebelum berkembang menjadi krisis yang berdampak luas. Menurutnya, organisasi perlu memahami perbedaan antara isu yang berkembang di masyarakat dan krisis yang membutuhkan penanganan khusus.
Ia menjelaskan, perusahaan maupun organisasi harus mampu memetakan potensi risiko sejak awal, termasuk ancaman penyebaran informasi palsu melalui teknologi AI.
Mitigasi menjadi langkah penting agar organisasi memiliki kesiapan dalam menghadapi persoalan, mulai dari pembentukan tim komunikasi hingga penyusunan prosedur penanganan krisis.
“Dengan adanya mitigasi, perusahaan tidak kaget ketika krisis terjadi,” ujar Haviez.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi, membagikan pengalaman Pemprov Jatim dalam menangani konten video hasil rekayasa AI yang menampilkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa seolah-olah menawarkan sepeda motor seharga Rp500.000 kepada masyarakat.
Pemprov Jatim merespons informasi tersebut melalui Klinik Hoaks untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan klarifikasi kepada publik.
“Setelah diklarifikasi, Klinik Hoaks memberikan stempel hoaks pada kabar itu dan langsung dengan cepat menyebarkannya ke masyarakat melalui berbagai saluran, termasuk media massa,” terang Sherlita.
Menurutnya, pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya kesiapan tim komunikasi dan prosedur penanganan krisis sebelum muncul persoalan. Kecepatan merespons informasi menjadi faktor penting untuk mencegah konten menyesatkan semakin luas beredar.
Sherlita menilai tiga jam pertama sejak munculnya persoalan menjadi periode krusial untuk melakukan respons awal. Pada fase tersebut, organisasi perlu memastikan informasi yang beredar segera diperiksa dan diluruskan berdasarkan fakta.
Ia juga mengungkapkan bahwa Klinik Hoaks yang turut dibentuk di sejumlah pemerintah daerah telah mengklarifikasi 1.104 konten sepanjang Januari hingga September 2026.
Konten yang ditangani mencakup beragam isu, mulai dari penipuan, pemerintahan, politik, hingga informasi internasional. Keberadaan layanan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk membantu masyarakat membedakan informasi yang benar dari kabar bohong.
Di sisi lain, Badan Pertimbangan dan Pengawas Organisasi AMSI, Wenseslaus Manggut, menyoroti ancaman deepfake terhadap kepercayaan publik. Teknologi tersebut memungkinkan pembuatan video, gambar, maupun suara palsu yang tampak meyakinkan sehingga semakin sulit dikenali masyarakat.
Menurut Wenseslaus, media selama ini menjalankan fungsi sebagai gatekeeper atau penyaring informasi sebelum disampaikan kepada publik. Namun, kemudahan memproduksi dan menyebarkan konten manipulatif menuntut media memperkuat perannya dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Ia mendorong media tidak hanya berfungsi sebagai penyaring informasi, tetapi juga menjadi trustkeeper, yakni pihak yang menjaga kepercayaan publik melalui proses verifikasi, penggunaan data yang akurat, dan pencantuman sumber yang jelas.
“Bahaya deepfake tidak berhenti pada beredarnya video atau suara palsu. Persoalan yang lebih besar muncul ketika masyarakat mulai meragukan lembaga yang selama ini dipercaya menyampaikan kebenaran, termasuk media dan pemerintah,” jelas Wenseslaus.
Ia mengingatkan, maraknya konten manipulatif dapat mendorong masyarakat ke dalam dua kondisi yang sama-sama berbahaya. Pertama, masyarakat terlalu mudah percaya sehingga rentan menjadi korban manipulasi. Kedua, masyarakat justru kehilangan kepercayaan terhadap berbagai informasi, termasuk informasi yang benar.
Kondisi tersebut dapat merusak kredibilitas media dan lembaga pemerintah sekaligus mempersulit penyampaian informasi kepada masyarakat.
Karena itu, kecepatan memberikan klarifikasi harus disertai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan data yang spesifik, sumber yang jelas, dan proses verifikasi yang kuat menjadi faktor penting untuk menjaga kredibilitas.
Klarifikasi yang terlambat berisiko membuat informasi palsu telanjur dipercaya. Sebaliknya, klarifikasi yang disampaikan tanpa dukungan bukti atau oleh pihak yang tidak dipercaya publik juga berpotensi gagal meluruskan informasi.
Pembahasan dalam IDMC 2026 tersebut menegaskan bahwa penanganan krisis komunikasi di era AI tidak cukup hanya mengandalkan kecepatan merespons. Organisasi, pemerintah, dan media perlu membangun sistem mitigasi, memperkuat verifikasi, serta menjaga kepercayaan publik agar informasi yang keliru tidak berkembang menjadi krisis yang lebih luas.
Tentang IDMC 2026
Indonesia Digital Media Conference (IDMC) 2026 diselenggarakan oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) pada 28–29 Oktober 2026 di Shangri-La Hotel Surabaya. Mengusung tema “Media Reborn: Reinventing News Media in the Era of AI & Content Creator”, konferensi ini membahas tantangan dan peluang industri media di tengah perkembangan kecerdasan buatan dan pertumbuhan ekosistem kreator konten.
IDMC 2026 didukung oleh Pertamina, Astra, BNI, Djarum, Alamtri, PLN, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kawasan Industri Pulau Penebang (KIPP), Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Freeport, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank Jago, Bank Mandiri, GoTo, Bank Syariah Indonesia (BSI), Astra Honda Motor, dan INALUM.
Editor : Abdul Aziz Qomar
