KLIKJATIM.Com | Jakarta — Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memaparkan berbagai strategi serta langkah konkret Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat sistem Penanggulangan Risiko Bencana (PRB).
Paparan tersebut disampaikan dalam ajang 2026 Japan–Indonesia Local Administration Seminar yang digelar di Grand Ballroom Mandarin Oriental Hotel, Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Di hadapan delegasi dan unsur pemerintah daerah dari Indonesia dan Jepang, Wagub Emil menjelaskan bahwa Jawa Timur memiliki kompleksitas geografis dan demografis yang amat beragam.
Dengan luas wilayah mencapai 48.055,876 kilometer persegi (36,23 persen dari Pulau Jawa), Jatim membawahi 38 kabupaten/kota, 666 kecamatan, serta 8.494 desa/kelurahan.
Selain itu, Jatim ditopang oleh 48 gunung (tujuh di antaranya gunung berapi aktif) serta 538 pulau dengan 11 kecamatan kepulauan. Kondisi ini menuntut hadirnya sistem kebencanaan yang terintegrasi dari hulu ke hilir.
“Karakter Jawa Timur sangat beragam. Kita memiliki kawasan pegunungan, gunung berapi aktif, wilayah pesisir hingga pulau-pulau kecil. Karena itu, pengurangan risiko bencana tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang seragam, tetapi harus berbasis risiko dan karakteristik wilayah masing-masing,” tegas Wagub Emil.
Berdasarkan data BPBD Jatim, hingga 31 Agustus 2026 tercatat 236 kejadian bencana di Jawa Timur, yang didominasi oleh angin kencang (101 kejadian), kebakaran hutan (47), banjir (29), kebakaran lahan (24), kekeringan (20), tanah longsor (7), serta angin puting beliung (4).
Guna mengantisipasi potensi ancaman tersebut, Pemprov Jatim memperkuat aspek pencegahan melalui pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana), Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di sekolah dan pondok pesantren, pemetaan risiko, hingga perbaikan payung hukum dari Perda Nomor 3 Tahun 2010 menjadi Perda Nomor 1 Tahun 2026.
“Kita ingin membangun sistem yang tidak hanya kuat ketika bencana terjadi, tetapi jauh lebih kuat dalam mencegah dan mengurangi risikonya. Prinsipnya adalah bagaimana masyarakat menjadi lebih terlindungi dan tangguh, sementara tata kelola penanggulangan bencana semakin terintegrasi, efektif, dan akuntabel,” jelasnya.
Dari sisi respons darurat, Pemprov Jatim telah menyiagakan unit BPBD One yang berfungsi sebagai Mobile Command Center. Kendaraan taktis ini dilengkapi jaringan komunikasi satelit canggih berbasis Starlink untuk menjamin koordinasi penanganan di lapangan tetap berjalan lancar saat jaringan komunikasi konvensional lumpuh akibat bencana.
Wagub Emil juga menekankan pentingnya kelayakan dan kenyamanan di lokasi pengungsian yang responsif gender serta ramah anak. Ia membagikan pengalamannya saat menjabat sebagai Bupati Trenggalek, di mana kebutuhan-kebutuhan detail pengungsi—seperti ketersediaan selimut, lotion anti nyamuk, arena bermain anak, hingga pendampingan psikologis (trauma healing)—harus dipenuhi secara berimbang.
Selain itu, Pemprov Jatim juga menyiapkan skema Bantuan Jaminan Hidup (Jadup) dalam bentuk tunai bagi pengungsi yang memilih mengungsi di rumah sanak saudara (extended family), alih-alih di posko pengungsian terpadu.
Dalam forum yang sama, Former Director of Disaster and Crisis Management Administration Division Kumamoto Prefecture, Ariura Takashi, membagikan pengalaman Jepang dalam menangani manajemen krisis, pemanfaatan platform komando terpadu untuk efisiensi keputusan, pengelolaan limbah pascabencana, hingga pemulihan ekonomi kawasan terdampak di sektor pertanian dan pariwisata.
Seminar internasional ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal, Director General for Regional Revitalization MIC Jepang Suzuki Kiyoshi, serta Special Advisor to the Governor on International Affairs Tokyo Metropolitan Government Kuwabara Atsushi.
Editor : Fatih
